Full Day School? Perlu Pertimbangan dan Kajian Matang

Ditulis Oleh imuss Jum'at, 15 September 2017, 08:46

Di tengah polemik dan kontroversi  yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan sistem Full Day School (FDS),  Pemerintah melalui  Kemendikbud pada tanggal 12 Juni 2017, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) No. 23  tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Seminggu kemudian, secara resmi di batalkan oleh Presiden Jokowi, ada apa???

***

Wacana Full Day School (FDS) menuai tanggapan yang beragam dari masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang Pro menilai FDS sebagai upaya meningkatkankualitas pengetahuan, keterampilan dan karakter anak, serta untuk meminimalisir prilaku menyimpang siswa di luar sekolah yang tanpa kontrol orang tua.


Sementara itu pihak yang kontra terhadap kebijakan FDS, menilai kebijakan FDS secara teknis konsep dan pelaksanaannya belum jelas, yang berpotensi akan membuat lembaga-lembaga pendidikan seperti  TPQ, MADIN, MDTA dan sekolah agama lainnya yang jumlahnya ribuan dan melibatkan SDM yang banyak gulung tikar. 


Sebagaimana diungkapkan Mendikbud Muhajid Effendi beberapa waktu lalu, ide FDS diterapkan denga tujuan agar siswa mendapatkan pendidikan karakter dan pengetahuan umum di sekolah. Sesuai dengan pesan Presiden Jokowi bahwa kondisi pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Untuk jenjang SD, 80 % pendidikan karakter dan 20 % untuk pengetahuan umum. Sedangkan SMP 60% pendidikan karakter dan 40% pengetahuan umum.


FDS dinilai sebagai salah satu cara untuk berkembangnya dunia pendidikan berangkat dari “tuntutan” untuk menjadi manusia yang kaya ilmu serta seimbang dengan skill yang mumpuni.

Permendikbud No. 23 Tahun 2017


Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah adalah untuk mempertegas komitment pemerintah untuk melaksanakan konsep FDS dan menjawab berbagai isu, keraguan dan kesimpang siuran informasi.


Dalam Permndikbud dijelaskan bahwa, pelaksanaan FDS tidak berarti anak seharian berada di sekolah selama 8 jam sehari selama lima hari (senin- jum’at),  melainkan si anak akan  belajar seperti biasa  namun akan diberikan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler yang dapat dilaksankan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.


Pasal 3 Permendikbud No. 23  tahun 2017 menyebutkan,  hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Beban kerja guru dimaksudkan meliputi: merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; melaksankan pembelajaran; menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.


Pasa 9 ayat 1 Permendikbud No. 23 Tahun 2017 dalam hal kesiapan sumberdaya pada sekolah dan akses transportasi  belum memadai, pelaksanaan ketentuan  hari sekolah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap. Pasal ini menegaskan bahwa Kebijakan lima hari sekolah dalam satu minggu  dan 8 Jam belajar dalam satu hari atau 40 jam belajar dalam satu minggu, untuk tahun pelajaran 2017/2018 tidak diberlakukan bagi sekolah yang belum memadai sumberdaya serta akses transformasi yang belum terjangkau. 


Permendikbud No.23 Tahun 2017 mendapat respon beragam dari masyarakat.  Ada yang optimis, ada yang pesimis bahkan ada yang tetap kekeh menentang FDS.  Bagi yang optimis mereka berkeyakinan FDS niat yang baik. Belajar selama 8 jam sehari di sekolah memberi ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi lebih maksimal dalam belajar dan mengembangkan minat, bakat dan karakternya dengan lebih terkontrol.


Bagi beberapa sekolah negeri dan swasta konsep FDS sebenarnya sudah mereka lakukan jauh sebelum istilah FDS tenar saat ini, sehingga program FDS tidak jadi persoalan. Namun sebagian masyarakat pesimis pelaksanaan FDS karena dinilai memberatkan siswa, orang tua, guru dan sekolah. Siswa akan merasa jenuh, cape/lelah karena beban belajar di sekolah terlalu lama. Khususnya siswa di tingakat SD. Bagi orang tua sendiri, karena kegiatan belajar  yang cukup lama disekolah, orang tua harus menyiapkan logistik untuk anak-anaknya  lebih banyak lagi.  Dan bagi guru, FDS lebih menyita waktu, pikiran dan tenaga mereka di sekolah.


Kekhawatiran orang tua, belum siapnya sarana dan prasarana pendukung,  serta potensi gulung tikarnya lembaga seperti TPQ, Madin, MDTA dan lainnya menjadi pertimbangan Presiden Jokowi membatalkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 dan melakukan kajian ulang terhadap rencana tersebut.

Ketua DPKA: Jangan Sampai Memasung Hak Anak


Ketua Dewan Pembina Komnas Anak (DPKA) Kak Seto, turut mengemukakan pendapatnya dan mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, pada prinsipnya, sekolah harus ramah anak demi yang terbaik buat anak.


Menurutnya, FDS tidak bisa disamaratakan, beberapa sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, banyak anak didik yang stres karena cara pengemasannya tidak ramah. Selain itu, banyak juga yang meresahkan kesejahteraan guru swasta di Indonesia. Gaji masih jauh di bawah upah minimum.


Konsep ini juga bergantung pada sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas sekolah dan regulasi lain yang bisa jadi pengokoh. Karena tampa falitas yang memadai, bukan karakter yang akan berkembang, namun jenuh bahkan stres yang didapat.


Kebijakan ini harus bertahap, serta melibatkan seluruh pihak. Sebelumnya, sudah ada beberapa negara yang menerapkan full day school. Justru konsep ini diusung oleh negara-negara maju,  ada Singapura, Korea Selatan, Cina, Jepang, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, dan Jerman,” jelasnya. (*)