Sinergi Pemerintah dan Ormas Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat

Ditulis Oleh imuss Jum'at, 19 Mei 2017, 16:47

Urgensi Pemerintah

 

Manusia terfitrah sebagai makhluk sosial. Hidup mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Manakala menjalani kehidupannya dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku, secara sunnatullah manusia membutuhkan pemimpin yang dapat mengurusi berbagai problem yang mereka hadapi. Umar bin Khattabb pemah berkata, "Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa taat". Allah SWT telah memberi tabu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak avat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan.

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuautu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,” (QS An-Nisa: 59).

 

Aya ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan rasulnya.

 

Fungsi Pemimpin dalam Pemerintah

 

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. Al Anbiya’: 73)

 

“Hai Daud, sesungguhnva Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan, (perkara) di antara manusia dengan adil dan jangaanlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Qs Shad: 26)

 

Dalam sebuah kesempatan, ketika seorang perempuan dari suku Makhzun dipotong tangannya lantaran mencuri, kemudian keluarga perempuan itu meminta Usama bin Zaid supaya memohon kepada Rasulullah untuk membebaskannya, Rasulullah pun marah. Beliau bahkan mengingatkan bahwa kehancuran masyarakat sebelum kita disebabkan oleh ketidakadilan dalam supremasi hokum seperti itu.

 

Ormas Islam dan Pemerintah, Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan

 

Ormas Islam sebagai representasi dari rakyat, khususnya yang beragama Islam, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah. Berbagai suara dan aspirasi rakyat dapat disampaikan melalui ormas yang ada. Sebaliknya, pemerintah pun dapat menyampaikan informasi, khususnya tentang pembangunan dapat pula disampaikan melalui ormas tersebut. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah akan sulit berjalan dengan baik tanpa dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang harus dipertahankan.

 

Ka'b   al-Akhbar rahimahumallah berkata, "Perumpamaan   antara   Islam, pemerintah, dan rakyat laksana kemah, tiang, dan tali pengikat berikut pasaknya. Kemah adalah Islam, tiang adalah pemerintah, sedangkan tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Tidaklah mungkin masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya." (al-Imam Ibnu Qutaibah, Uyunul Akhbar 1/2)

 

Maka dari itu, hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintahnya, dengan saling bekerja sama di atas Islam dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-
masing, akan menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa. Betapa indahnya bimbingan Islam dalam masalah ini. Sebuah aturan hidup dan jalan yang terang bagi manusia.

 

Jika Pemerintah Melakukan Kemunkaran

Bagaimanakah jika pemerintah melakukan kemunkaran, bahkan memerintahkannya? Apakah rakyat melepaskan ketaatan kepadanya secara total dan memberontaknya? Pemerintah adalah manusia biasa yang terkadang jatuh pada dosa. Ketika mereka melakukan kemunkaran, bahkan memerintahkannya, setiap pribadi muslim harus membenci perbuatan munkar tersebut dan tidak boleh menaatinya dalam hal itu. Akan tetapi, is tetap berkewajiban mendengar dan menaatinya dalam hal yang ma'ruf (kebajikan), serta tidak boleh memberontak karenanya.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Ingatlah, barang siapa mempunyai seorang penguasa lalu melihatnya berbuat kemaksiatan, hendaknya ia membenci perbuatan maksiat yang dilakukannya itu, namun jangan sekali-kali melepaskan ketaatan (secara total) kepadanya.” (HR. Muslim no. 1855, Ahmad 4/24, dan Ad-Darimi no. 2797, dari Auf bin Malik Al-Asyja’I Radhiyallahu’Anhu).

“Setiap pribadi Muslim wajib mendengar dan mentaati (pemerintahnya) dalam hal yang dia sukai dan yang tidak disukai, kcuali jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk melakukan kemasiatan, tidak ada mendengar dan ketaatan kepadanya (dalam hal itu).” (HR. Al-Bukhari no. 7144, Muslim no. 1839, at-Tirmidzi no. 1707, Abu Dawud no. 2626, Ibnu Majah no. 2864, dan Ahmad 2/142, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhu)

Hadist ini bukan bermaksud tidak mentaati pemerintah secara total ketika mereka memerintahkan kemaksiatan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah wajib mentaati pemerintah secara total selain dalam hal kemaksiatan. Ketika demikian, tidak boleh didengar dan ditaati. Hadist ini juga mengandung faidah bahwa jika seorang penguasa memerntahkan sesuatu yang bersifat sunnah atau mubah, wajib ditaati.” (Tuhfatul Ahwadzi 5/365)

 

Merajut Hubungan antara Ormas Islam dan Pemerintah

 

Gesekan antara rakyat yang dipresentasikan melalui ormas dengan pemerintah merupakan fenomena yang sering terjadi. Penyebabnya terkadang dari pihak ormas dan terkadang dari pihak pemerintah. Demikianlah manusia, taka da yang sempurna. Kelalaian sering kali menghinggapinya walaupun telah berilmu tinggi dan berkedudukan mulia. Hubungan yang baik antara ormas dan pemerintah merupakan satu kemuliaan, karena itu gesekan yang terjadi diantara mereka pun termasuk sesuatu yang tercela dan harus segera diselesaikan.

 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanva, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha .lielihat_ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), serta ulil annri di antara kalian. Kennsdian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Our'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian benarhcnar- berinian kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih ulama (bagi kalian) dan lebih balk akkbatnya. " (an-Nisa': 58-59)

 

Svaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Menurut para ulama, ayat pertama (dari dua  ayat di  atas)  turun berkaitan dengan pemerintah (ulil  aniri),  agar mereka menvampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil. Adapun ayat yang kedua turun berkaitan dengan rakyat, baik clan kalangan militer maupun sipil, supaya senantiasa menaati pemerintahnya dalam hal pembagian (jatah), keputusani kebijakan, komando perang, dan lainnya. Berbeda halnya jika mereka memerintahkan kemaksiatan, rakyat tidak boleh menaati makhluk (pemerintah tersebut) dalam hal bermaksiat kepada Al-
Khaliq (Allah Subhanahu wata'ala).

 

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan rakyatnya dalam suatu perkara, hendaknya semua pihak menujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun, jika pemerintah tidak mau menempuh jalan tersebut, rakyat masih berkewajiban menaatinya dalam hal yang tergolong ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.  Sebab, ketaatan kepada pemerintah dalam hal ketaatan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian pula hak mereka (pemerintah), tetap harus dipenuhi (oleh rakyatnya), sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul- Nya.

 

Apabila pemerintah berlaku adil dalam mengemban amanat kepemimpinan tersebut, Allah Suhhanahu wata 'ala akan menganugerahinya sebuah naungan di hari kiamat, hari ketika manusia sangat membutuhkan naungan dari terik matahari yang amat menyengat di Padang Mahsyar.

 

Adapun hal penting yang harus diperhatikan oleh rakyat agar hubungan mereka dengan pemerintah senantiasa terajut dengan baik adalah memuliakan pemerintah, mentaati mereka dalarn hal kebajikan, dan membangun kerja sama yang baik dengan mereka

 

Al-Imam Sahl bin  Abdullah at-  Tustari rahimahumallah berkata,  "Manusia (rakyat) akan senantiasa dalam kebaikan selama memuliakan pemerintah dan ulama. Jika mereka memuliakan keduanya, niscaya Allah SWT akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Namun, jika mereka menghinakan keduanya, sungguh Allah SWT akan meniadikan jelek urusan dunia dan akhirat mereka." (Tafsir al-Ourthubi 5/260-261)

 

Kala  pemerintah  terjatuh  dalam  kesalahan  dan  kemungkaran,  hendaknya diingatkan dengan cara yang terbaik. Tidak dengan cara yang anarkis dan merusak, bahkan sebaiknva nasehat langsung disampaikan kepadanya.


Visi Misi Kementerian Agama dalam Mengayomi Ormas dan Rakyat Islam

Visi Kementerian Agama: Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

 

Misi Kementerian Agama:

1.      Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama

2.      Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama

3.      Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

4.      Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

5.      Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

6.   Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.

7.      Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2015)