Subbag Keuangan Sosialisasikan Pembayaran Non Tunai Kepada Seluruh BPP

Ditulis Oleh imuss Rabu, 06 Desember 2017, 17:14

Riau (Inmas)- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara melalui implementasi pembayaran non tunai, kinerja pelaksanaan anggaran, dan penyelesaian kerugian Negara serta optimalisasi pengelolaan data rekening pemerintah, Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Riau gelar Rapat Sosialisasi Pembayaran Non Tunai, Rabu (6/12/2017) di Aula Kabag Tata Usaha.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yang juga sebagai Plh Kabag Tata Usaha, Drs H Muliardi M Pd didampingi Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenag Riau, Dewi Yuliana SE dan dihadiri oleh seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Kanwil Kemenag Riau.

Muliardi menyebutkan, Sosialisasi Pembayaran Non Tunai atau e Money merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan pada Januari 2018 mendatang. Dimana transaksi non tunai merupakan kebutuhan di era modern selain kebutuhan perbaikan governance.

Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama telah diluncurkan beberapa waktu lalu, tentu kita di Kanwil Kemenag Riau mendukung kegiatan ini dalam rangka perecepatan implementasi transaksi non tunai diseluruh Kementerian/ lembaga sesuai instruksi presiden NO. 10 Tahun 2016,” jelasnya.

Menurutnya, selain dalam rangka percepatan implementasi, Pembayaran Non Tunai juga di latar belakangi untuk mendukung gerakan Nasional Non Tunai, implementasi inisiatif strategis dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan terkait pembayaran secara elektonik,mempertegas kedudukan bendahara dalam struktur organisasi.

Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenag Riau, Dewi Yuliana menjelaskan, dalam transaksi Non Tunai memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pembayaran secara konvensional saat ini. Dalam transaksi non tunai  tidak terdapat resiko keamanan atas penyimpanan non tunai, transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi, bukti transaksi tersimpan dalam system intenet banking dan transaksi dapat dilakukan dalam 24 jam. Dan kelemahannya, terdapat penambahan biayan bulanan dan biaya transaksidan resiko cyber crime seperti hacked.

“Pembayaran non tunai merupakan kebutuhan modern untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keamanan, literasi keuangan, kecapatan. Tapi tentunya akan beresiko pada adanya alat pengola data dan aplikasi. Saat ini secara umum kita sudah persiapkan langkah- langkah dan solusi untuk penerapan pembayaran non tunai, sambil menunggu juknis non tunai dari pusat,” lungkapnya. (mus/faj/juki)


kembali ke daftar berita

Berita Lainnya