Kemenag Riau Peringkat 4 Realisasi Penyerapan Anggaran Nasional per Oktober 2017

Ditulis Oleh imuss Senin, 06 November 2017, 11:55

Riau (Inmas)- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menempati peringkat ke 4 realisasi penyerapan anggaran per 30 Oktober 2017 pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama se Provinsi Riau, setelah Aceh, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Menurut Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA, Senin (6/11/2017) mengatakan, hal tersebut berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Kementerian Agama Tahun 2017 sekaligus Peluncuran Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama di Jakarta, Senin 30 Oktober 2017.

Ahmad Supardi mengungkapkan, pada acara tersebut disampaikan bahwa secara nasional realisasi serapan anggaran Kementerian Agama mencapai 64 %, masih berada diatas rata- rata nasional yang berkisar 60 %.

“Dari rating Kanwil Kemenag se Provinsi Riau, Provinsi Riau berada papan atas walau walau belum masuk 3 besar, tapi finis pada 4 besar dari 34 provinsi. Realisasi anggaran kita berada pada 74,6% sementara posisi teratas realisasi mencapai 76%,” jelas Ahmad Supardi.

Ia mengungkapkan, dari realisasi yang belum maksimal tersebut disebabkan beberapa sebab, diantaranya masih rendahnya realisasi pencarian Pembangunan KUA dari SBSN yang baru berada pada posisi 30%, untuk itu rentang waktu yang masih tersisa sekitar 2 bulan hendaknya benar- benar dimanfaatkan untuk pencairan, sehingga realisasi bisa mencapai 100%. Selain itu juga, karena adanya beberapa belanja modal yang sama sekali belum dicairkan, yang besarnya berkisar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Untuk itu ia menghimbau semua unit di lingkungan Kanwil Kemenag Riau untuk mengoptimalkan realisasi pencairan anggaran pada 2 bulan kedepan, sehingga pada akhir tahun 2017 realisasi anggaran Kemenag Riau dapat tercapai maksimal.

“Terdapat juga dana TPG atau Infasing yang masuk sebesar Rp6,3 T se Indonesia, dan Provinsi Riau Rp28 M hingga saat ini belum bisa direalisasikan karena menunggu pemeriksaan atau interpal dari PPKP, jika ini tidak segera direalisasikan maka kemungkinan akan kembali ke kas Negara, dan belum tentu teranggarkan pada tahun 2018,” jelas Ahmad Supardi dan berharap agar ini bisa segera direalisasikan, mulai yang terutang pada 2015, 2016 dan 2017. (mus/faj)


kembali ke daftar berita

Berita Lainnya