Ditjen Bimas Islam Programkan Bimbangan Perkawinan untuk 149 Ribu Calon Pengantin

Ditulis Oleh imuss Rabu, 10 Mei 2017, 15:39

Riau (Inmas)- Terkait terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjadikan program Bimbingan Perkaiwinan sebagai program prioritas Kementerian Agama yang harus dilaksanakan tahun 2017 di 16 Provinsi di Indonesia bagi 149.000 calon pengantin.

Hal tersebut diungkapkan Kasi Pengembangan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Ati Setiamderti, usai memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Tahun 2017, Rabu (10/5/2017) di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.

Menurutnya, program tersebut merupakan program prioritas Bapennas dalam rangka menjalankan program ketahanan keluarga secara Nasional Tahun 2017. Program ini akan dilakukan berjenjang, mulai untuk para lajang yang sudah memasuki usia nikah, para calon pengantin, hingga pasangan yang sudah membentuk keluarga.

“Namun dari 12 Provinsi yang akan jadi percontohan tersebut, Provinsi Riau tidak termasuk di dalamnya. Karena program ini kita prioritaskan pada daerah yang peristiwa nikah dan permasalahannya cukup tinggi, seperti di Jawa, Nusatenggara, dan beberapa provinsi lainnya. Barangkali akan kita programkan pada tahun mendatang, jika program ini bisa berjalan dan menghasilkan output yang cukup baik pada tahun perdana ini,” jelasnya.

Ati menambahkan, untuk pelaksanaan program tersebut, saat ini Ditjen BImas Islam tengah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti modul, pembimbing, maupun anggaran. Untuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan sebanyak 16 JPL atau fullday 2 hari.

“Untuk modul bimbingan perkawinan sudah tersusun, hanya tinggal perlaksanaan di 16 provinsi percontohan. Dan kita telah dilakukan pemanggilan terhadap 16 provinsi percontohan untuk membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan ini,” ujarnya.

Terkait nggaran kata Ati, walnya telah dianggarkan DIPA Murni tahun 2017 sekitar Rp56 M, namun dalam perjalananya anggaran tersebut dihapuskan terkait adanya pemotongan anggaran.

“Karena ini adalah program Bapennas, tetap harus dijalankan, tapi anggaran tidak ada. Maka diupayakan dengan beberapa solusi, seperti peminjaman anggaran dari pembangunan KUA dan sebagainya sekitar Rp25 M dan sisanya akan ditanggulangi melalui anggaran PNBP NR, karena PNBP NR sifatnya fluktuatif dan tidak bisa sekaligus, tetapi secara berjenjang,” jelas perempuan yang kerap disapa bu Ati ini seraya menjelaskan, anggaran NR tersebut setelah transportasi dan honorarium telah dibayarkan. (mus)


kembali ke daftar berita

Berita Lainnya