Kamis, 8 Maret 2012, 00:17 –
Kakan Kemenag Rohul Selesaikan Pembahasan Ranperda Zakat

Pasir Pengarayan (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu bersama Badan Amil Zakat (BAZ) Rohul dan Pimpinan Ormas Islam Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, selesaikan pembahasan Draf Ranperda Pengelolaan Zakat Kabupaten Rokan Hulu. Pembahasan ini selesai, setelah melakukan pembahasan 3 hari secara marathon.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA kepada wartawan di kantornya, jalan ikhlas kompleks perkantoran pemda rohul pasir pengarayan.

Pembahasan tersebut diikuti oleh Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Ketua BAZ Ir H Samrikardo MM, Ketua MUI Drs H Hasbi Abduh MA, Ketua MDI Drs H Zulkifli Syarif MPd, Ketua DMI Drs H Abd Rahman Jailani, praktisi zakat Drs H Syahruddin MSy, Sekretaris BAZ Elfalisman Sag, Bendahara BAZ H Erkat S Sos, Tokoh masyarakat Drs H Abdul Wahid, Firdaus Sag, Staf Ahli BUpati Rohul Drs H Tarmizi, dan bagian hukum Setda Erwinsyah SH.

Ahmad Supardi menyatakan bahwa draf Ranperda zakat ini akan segera diserahkan kepada Bupati Rohul Drs H Achmad MSi melalui Kabag Hukum Setda Rohul, untuk selanjutnya diserahkan kepada DPRD Rohul dalam sidang paripurna dewan yang akan digelar tanggal 14 Maret 2012.

Dikatakannya, Ranperda yang kelak akan menjadi Perda zakat ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Rokan Hulu, sebab dengan adanya Perda ini, akan memberikan legitimasi kepada pengurus BAZ Rohul untuk melakukan pengelolaan zakat di Rohul.

Ranperda tersebut meliputi tentang kewajiban zakat, organisasi pengelola zakat, tata kerja pengelola zakat, tugas pokok dan fungsi BAZ, pelaporan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, peranan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, pengawasan, sanksi pidana, dan lain sebagainya, jelas Ahmad Supardi.

Ditambahkannya, jika nanti Perda zakat ini telah ditetapkan, maka diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pejabat, pegawai, karyawan/ti, anggota DPRD, pengusaha, pedagang dan yang lainnya, untuk tidak membayar zakat. Jika tidak mampu membayar zakat karena hartanya belum memenuhi nisab dan haul, maka diharapkan membayar infaq dan shodaqah.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Rokan Hulu sangat potensial dari sisi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah sebab di daerah ini tersebar ratusan perusahaan kebun sawit dan ribuan karyawan/ti. Penghasilan mereka diperkirakan telah memenuhi nisab dan haul. Dan untuk itu mereka telah berkewajiban membayar zakat, terang Ahmad Supardi Hasibuan. (ash)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.011079 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1103356
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.