Selasa, 28 Desember 2010 – Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
Biro Kepegawaian Kemenag RI Sosialisasikan Program KPE

Pekanbaru (Humas)- Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan sosialisasi Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Riau, Senin (27/12) di ruang rapat Kanwil Kemenag Riau Jalan Sudirman Pekanbaru.

Dalam penjelasan pihak Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian Kemenag RI, Harjo Suwito M Si, sosialisasi tersebut dalam rangka upaya pengaplikasian NIP baru dan KPE jajaran Kemenag Riau maksimal pada tahun 2012 mendatang.

Menurutnya, dengan KPE banyak manfaat yang bias didapatkan, diantaranya meningkatkan kualitas dan system administrasi kepegawaian. Mengembangkan database PNS yang memiliki tingkat otentikasi dan identifikasi tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat, Membangun sistem KPE secara berkesinambungan. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui kartu pegawai elektronik multifungsi dengan sistem smart card. Meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi PNS dan meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepegawaian.

“Sesuai dengan visi KPE untuk mengintegrasikan teknologi informasi untuk menggerakkan dan mendorong percepatan dalam implementasi pelayanan di bidang kepegawaian”, ungkapnya.

Dengan KPE akan tercipta pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance), menciptakan Transparansi administrasi kepegawaian seiring dengan aspek akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi, membangun administrasi kepegawaian yang terstruktur, membangun sistem layanan kepegawaian yang terpadu yang bermanfaat untuk kesejahteraan PNS yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan public.

Harjo Suwito menambahkan, KPE yang program BKN ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti Kartu Kuning (ASKES), pengganti Kartu Pegawai (Karpeg), pengganti Kartu Pensiun (Taspen), Kartu Layanan Taperum (Bapertarum), Dompet Elektronik (e-wallet), Penghitung Gaji dan Belanja Pegawai (Departemen Keuangan). Bahkan KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya (Parkir, Bus Way, Presensi,Akses Kontrol).

Sedangkan manfaat KPE bagi PNS adalah mendapat kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh, mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen, dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE, dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum, mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji, meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi Merchant. dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada giliranya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS. Khusus untuk PNS di DKI Jakarta, KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran Bus Way, Karcis Ancol, Parkir dan sebagainya. KPE tidak membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan.

Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan dalam rangka implementasi jangka pendek guna memperoleh data-data detil dari daerah, baik itu mengenai jumlah kantor pemerintah, jumlah PNS, statistik gaji dan perjalanan dinas, detil Realitas Rencana Anggaran Biaya Implementasi dan pendapatan. Implementasi Pembayaran gaji dan perjalanan dinas di Pusat dan Daerah dilokasi yang mudah implementasi 4 Propinsi (Aceh, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kaltim). “Mudah-mudahan tahun 2012 mendatang, Riau sudah bisa menggunakan KPE,“harapnya. (msd)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.080996 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 964323
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.