Sabtu, 10 Maret 2012, 10:06
SYARAT DAN PROSEDUR PERPANJANGAN IZIN KBIH

Persyaratan:

• Surat Permohonan Izin Perpanjangan Yayasan/KBIH• Akta Notaris Pendirian Yayasan• Memiliki Sekretariat/Kantor• Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan• SK Pembimbing Tetap• SK Terakhir Izin Pendirian• Rincian Biaya Yang Dipungut• Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota• Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir• Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup

Prosedur:Penyelenggara KBIH mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi izin perpanjangan Yayasan/KBIH secara tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Kakan kemenag Kabupaten/Kota domisili KBIH dengan melampirkan:

• Akta Notaris Pendirian Yayasan• Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan• SK Pembimbing Tetap• SK Terakhir Izin Pendirian• Rincian Biaya Yang Dipungut• Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota• Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir• Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup)

Permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Haji & Umrah.

Tarif: Tidak Ada

Waktu Penyelesaian:

• Kantor wilayah Kementerian Agama setelah memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Dirjen Haji & Umrah di Jakarta selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan;• Dirjen Haji & Umrah akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) izin perpanjangan KBIH dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berkas permohonan diterima (persetujuan);• SK Persetujuan Dirjen Haji & Umrah tentang izin perpanjangan Yayasan/KBIH akan dikembalikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya segera di kembalikan kepada KBIH.

Dasar Hukum:• Berdasarkan UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah• Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah.• Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 Tentang Ketentuan-Ketentuan bagi KBIH dalam Penyelenggaraan Haji.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.016380 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 1100760
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.