Rabu, 14 Desember 2011, 12:00
AMBIGU (KEGAMANGAN) MULTI DIPA TAHUN 2011 DI KEMENTERIAN AGAMA

Oleh :H. Anasri, M.Pd

Multi DIPA, Multi DIPA, Multi DIPA.Istilah ini sangat popular di akhir tahun 2010. Berbagai persepsi muncul, ada yang berpersepsi pengelolaan anggaran semakin rumit ada juga sebaliknya. Tapi sebagai orang yang belum terlalu paham dengan DIPA menDIPA, persepsi saya justru ringan-ringan saja, tidak masalah rumit atau mudahnya, cukup dengan pernyataan “Tatkala dunia ingin menggabungkan berbagai pelayanan atau unit wilayah bahkan termasuk mata uang Uni Eropa (EURO), mengapa kita justru harus memisahkannya?”.

Tahun Anggaran 2011 berjalan sudah, tahap pelaksanaan menjadi pengalaman yang berharga. Ada beberapa catatan penting yang perlu dipublikasikan, hal ini disebabkan oleh realita pencapaian Realisasi Anggaran Kementerian Agama tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sampai dengan bulan November tahun 2011, realisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sekitar 66% padahal idealnya adalah 90%. Hal ini disebabkan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Terjadi beberapa penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda dalam memahami DIPA dimaksud sementara sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap mekanisme pencairan dana baru dilaksanakan setelah 3 bulan berjalan pelaksanaan Multi DIPA (Bulan Maret 2011);

2. Masih terdapat kegiatan yang harus direvisi mengingat terjadinya beberapa kesalahan akun dalam RKA-KL Tahun 2011. Izin untuk melaksanakan revisi dari Menteri Keuangan dapat dimulai pada akhir Maret 2011 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;

3. Adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Untuk menentukan program dan kegiatan mana yang harus dilakukan penghematan menyebabkan terjadinya ketidakpastian pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker, kejadian ini berlangsung dari bulan Februari s.d April 2011;

4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan salah satu daerah sampel pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, pemeriksaan berlangsung dari tanggal 24 Maret s.d 08 April 2011. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat kontraktual ditunda pelaksanaannya, dengan tujuan agar setiap Satker mendapat petunjuk yang pasti dari BPK, seperti apa kontrak/SPK/SIK yang benar dan sesuai dengan ketentuan terbaru pengadaan Barangt/Jasa Pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

5. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki skill dalam pengelolaan anggaran yang berbasis Multi DIPA dan tidak tersedianya nomenklatur yang pas di sebagian Satker Kementerian Agama, seperti Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Maksudnya tidak tersedia berdasarkan regulasi tenaga administrasi di MIN tersebut.

6. Diprediksi serapan dana semakin tidak menunjukkan grafik naik, dengan adanya kucuran APBNP sebesar ±116.870.791.000. APBNP ini akan menjadi penyumbang berkurangnya realisasi anggaran sebesar 10% – lebih. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dana APBNP yang berhubungan dengan pembangunan fisik di Madrasah Negeri. Keterlambatan ini berawal dari sangat terlambatnya APBNP diluncurkan. Sekedar menjadi bahan lelucon, APBNP disahkan tanggal 21 November 2011. Pencairan dana LS batas terakhirnya tanggal 19 Desember 2011. Apakah ada di bumi Allah ini pembangunan dengan segala prosesnya selesai 1 bulan.

Dari berbagai kendala yang telah dikemukakan, dimana pada tahun 2012 istilah Multi DIPA semakin menjadi bintang walau kabarnya anggaran Kementerian Agama banyak yang dibintang. Ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan:

1. Perlu sosialisasi yang integral kepada seluruh petugas/pengelola keuangan dan kepada Satker. Mengingat ulama-ulama keuangan masih banyak yang berbeda pendapat perlu fatwa yang konsisten dan memberikan solusi tepat;

2. Untuk menghindari revisi yang berkepanjangan, perlu dibuat tahapan revisi yang jelas, bisa saja 2 atau 3 tahap. Intinya adalah ada kejelasan waktu memulai dan selesainya proses revisi tersebut. Agaknya akan lebih bagus jika dipertegas dengan Surat Edaran mulai dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;

3. Penghematan anggaran perlu lebih tegas tentang anggaran mana yang akan dipangkas bahasa kasarnya. Jika perlu tidak perlu ada penghematan-penghematan. Keadaan ini hanya akan memberikan ambigu anggaran, ketidakjelasan di tingkat teknis;

4. Apabila Multi DIPA terus dilanjutkan, yang paling mendesak adalah rekrutmen tenaga operator pada SIMAK BMN dan SAI atau dapat dilaksanakan dengan cara pelatihan yang berkelanjutan dan spesifik terhadap tenaga PNS yang mau sehingga ia tahu mengoperasikan aplikasi begitu juga dengan bendahara;

5. Sepertinya APBNP kompleks sekali, persoalannya konflik interest. Solusinya ya dipercepat saja oleh yang punya gawe APBNP itu dikucurkan.Semoga tulisan ini akan dapat memberikan sedikit gambaran bahwa penganggaran berbasis Multi DIPA itu banyak yang perlu dibenahi, terutama kajian yang dalam terhadap “Need Analysis” oleh Satker Kementerian Agama.(*)

Penulis adalah:Kasubbag Keuangan dan IKN Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau

Pekanbaru, 14 Desember 2011

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.076851 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1145318
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.