Sabtu, 18 September 2010, 11:00
SUMBER-SUMBER QAWAID FIQHIYAH MENURUT MAZHAB HANAFI

Oleh : Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA.

Pendahuluan

Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkannya adalah dengan melihatnya dalam al-Qur’an, kalau hal tersebut telah diatur dalam al-Qur’an, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketetapan al-Qur’an. Dan apabila dalam al-Qur’an tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama mencarinya dalam-Al-Hadis. Apabila dalam al-Hadis telah diatur, maka para ulama menetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan al-Hadis. Persoalan baru muncul adalah manakala hukum atas persoalan tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan juga dalam al-Hadis, sebab al-Qur’an dan al-Hadis adalah merupakan sumber hukum pokok (primer) dalam ketentuan hukum Islam.

Dalam menghadapi kondisi yang seperti ini maka para ulama mencari sumber hukum lain yang dapat dijadikan patokan dan pegangan dalam memberikan hukum atas persoalan yang timbul, sebab sebagaimana diketahui bahwa agama Islam itu telah sempurna dan tidak akan ada lagi penambahan hukum yang bersifat Syar’iyyah, hanya saja untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul di kemudian hari telah diberikan rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam rangka memberikan hukum atas persoalan baru yang timbul.

Sumber hukum baru sebagaimana dimaksudkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya. Ada yang berpendapat bahwa apabila suatu persoalan baru timbul dan itu tidak diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadis, maka dikembalikan kepada Ijma’. Dalam hal kembali kepada Ijma’ ini, para ulama nampaknya sepakat, hanya saja yang disepakati secara utuh dalam rangka Ijma’ adalah Ijma’ yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis, sedangkan Ijma’ yang bersumber di luar al-Qur’an dan al-Hadis, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju dengan Ijma’ berpendapat bahwa sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa, “UmmatKu tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan”. Yang tidak setuju dengan Ijma’ berpendapat bahwa Ijma’ itu adalah hasil pemikiran dan pendapat dari para Ulama, yang namanya hasil pemikiran dan pendapat bisa salah dan juga bisa benar, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang pasti.

Apabila dalam ketiga hal tersebut di atas tidak juga ditemukan maka para ulama mengembalikannya kepada sumber-sumber hukum yang lain seperti Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah dan Syar’u man Qablana. Untuk menetapkan sumber-sumber hukum Islam ini, selain para ulama berbeda pendapat, mereka (para ulama) juga berbeda pendapat dalam menetapkan Qawaid-Qawaidnya. Perbedaan dalam qawa’id-qawa’id ini juga menimbulkan mazhab-mazhab sesuai dengan keyakinan dan pendapat masing-masing para ulama, khususnya ulama pelopornya.

Sebagaimana diketahui bahwa ulama pelopor dari mazhab-mazhab tersebut adalah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan imam-imam lainnya yang cukup banyak, hanya saja mazhab-mazhabnya tidak berkembang lagi pada masa sekarang ini. Para imam-imam ini mempunyai qawa’id-qawa’id tersendiri di dalam menetapkan ataupun mengistinbathkan hukum atas suatu persoalan yang timbul. Dalam makalah ini, penulis akan mencoba membahas dan menguraikan tentang sumber-sumber qawa’id fiqhiyah dari mazhab Hanafi yang dinukil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh-tokohnya yang cukup terkenal di lingkungan mazhab hanafiah.

Hal ini menurut penulis sangat penting dan strategis sebab mazhab hanafiah dikenal sebagai pelopor dalam bidang Qawa’idul Fiqhiyah dengan kitab pertamanya yang berjudul Ushulu Al-Karkhi yang ditulis pada abad ketiga hijriyah. Baru setelah itulah para ulama-ulama mazhab lainnya menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan Qawa’idul Fiqhiyyah.

Ushulu Al-Karkhi (260-340 H)

Buku ini dikarang oleh Al-Karkhi yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Hasan bin Dallal dan masyhur dikenal dengan Abu Hasan Al-Karkhi. Al-karkhi adalah penduduk Karkhu Juddan, suatu kampung dekat Iraq. Beliau bertempat tinggal dan belajar di Bagdad. Al-Karkhi dikenal sebagai pengembang mazhab hanafiyah di Iraq dan risalahnya (pendapatnya) dikenal sebagai pendapat yang paling baik yang berkaitan dengan Qawa’idul Fiqhiyah. Muridnya antara lain adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Syasyi – pengarang kitab Ushulul Al-Syasyi, dan juga Abu Bakar Al-Khashshosh – pengarang kitab Ahkamu al-Qur’an, dan murid-murid yang lainnya yang bertebaran di beberapa wilayah sebagaimana diriwayatkan dari Imam Abu Hafs bin Syahien.

Adapun metode pembahasan al-Karkhi adalah dimulai dengan pembahasan tentang al-Ashlu (dasar sesuatu) dan telah beliau kembangkan menjadi 36 qa’idah . Dalam pembahasan ini hanya dikemukan 7 (tujuh) qa’idah sebagai berikut :

1.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya sesuatu itu tetap dengan keyakinan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Qa’idah ini adalah merupakan qa’idah dasar yang terkenal.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah apabila seseorang telah mengambil wudhu’, kemudian ia yakin bahwa belum bathal wudhu’nya, maka ia dihukumkan masih dalam wudhu’. 2.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya orang yang punya secara zahir, maka perkataan yang dipegangi adalah ucapannya, dan alat bukti diwajibkan atas orang yang menuduh, berbeda dengan pemilik zahirnya.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah seseorang mempunyai barang dalam genggamannya, maka datang orang lain mengatakan bahwa barang itu adalah miliknya (penuduh), maka orang itu )penuduh) harus dapat membuktikan bahwa barang itu adalah miliknya. Sedangkan yang pemegang barang, tidak perlu membuktikannya. 3.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya keadaan yang ditunjukkan adalah sesuai dengan yang diucapkan.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah seseorang meminjamkan barang kepada orang lain dalam waktu tertentu, maka tiba-tiba barang itu rusak. Pengembalian barang itu adalah harus sesuai dengan ketika peminjaman dilakukan. 4.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya pertanyaan ataupun pembicaraan mengandung atas makna yang umum, bukan atas makna yang diragukan ataupun makna yang jarang (tidak umum).

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah apabila seseorang mengucapkan kata-kata “daging” pada satu daerah tertentu, maka yang dimaksud dengan daging itu adalah sesuai dengan kebiasaan setempat, bukan makna umumnya daging yang mencakup semua daging. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah daging sapi sebab pada daerah tersebut yang dimaksud dengan daging itu adalah daging sapi.

5.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya jawaban atas suatu persoalan itu sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan/pengetahuan setiap masyarakat di tempat itu.

Qaidah ini hampir sama dengan qaidah nomor 5 di atas, maka contohnyapun adalah sama. 6.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya sesuatu itu dapat dii’tibarkan selama tidak dikembalikan kepada maudhu’nya (dasarnya) dengan pelanggaran dan kebathilan.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah hilangnya suami seseorang (mafqud), maka dalam jangka waktu tertentu si isteri dapat mengajukan gugatan cerai bagi suaminya yang dinyatakan telah hilang, dengan catatan bahwa si suami betul-betul hilang, bukan dibuat-buat atau direkayasa hilang. Dalam keadaan seperti ini, sekalipun nanti si suami kembali, maka gugatan perceraiannya dinyatakan sah dan dapat diterima. Sebab si suami dalam waktu berdasarkan uruf telah dinyatakan hilang.7.

Artinya : Prinsipnya, bahwasanya apabila telah ditetapkan suatu hukum berdasarkan ijtihad, maka ijtihad itu tidak dapat dihapuskan dengan ijtihad lainnya dan hanya dapat dihapuskan dengan nash.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah ijtihad Imam Hanafi tentang masalah Quru’, yang kemudian ijtihadnya berbeda dengan ijtihad Imam Syafi’i sesudahnya, maka pendapat Imam Hanafi tersebut tetap dianggap sebagai sebuah hukum yang sah, sekalipun telah ada pendapat lain sesudahnya, sebab hasil ijtihad hanya dapat dibatalkan dengan nash.

Apabila diperhatikan qa’idah-qa’idah tersebut dan dibandingkan dengan qa’idah-qa’idah yang lain, maka sesungguhnya perbedaannya itu sangat tipis, sebagai contoh adalah qa’idah nomor 7 yang berbunyi :

Artinya : Hukum apabila telah ditetapkan berdasarkan ijtihad pada masa lalu, maka hukum itu tidak dapat dibatalkan dengan hukum baru hasil ijtihad.

Qa’idah tersebut adalah hampir sama dengan qa’idah lainnya yang menyebutkan :

Artinya : Hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan hasil ijtihad yang lain.

Ta’sisu an-Nazhri karya Abu Zaid ad-Dabusy

Nama lengkap pengarang buku ini adalah Abdullah bin Umar bin ‘Isa, dikenal sebagai seorang Qadhi dengan nama Abu Zaid ad-Dabusy, yang dinisbahkan kepada ad-Dabusiyah yaitu suatu kampung antara Bukhara dan Samarqandi. Dia adalah seorang Syekh di negeri itu dan dia pulalah yang mengembangkan perumpamaan melalui penelitian, mengeluarkan hujjah dan pemikiran. Ibnu Khallakani dalam kitabnya “Al-Wafiyat” menyatakan bahwa al-Dabusy adalah seorang pembesar sahabat imam Abu Hanifah dan dia pulalah orang yang mula-mula meletakkan dasar ilmu khilaf (perbedaan pendapat) dan menghasilkannya hingga terwujud. Beliau menyusun beberapa buku terkenal antara lain adalah al-Nazhmu fi al-Fatawa; Taqwimu al-Adillah; al-Asrar fi al-Fiqhi. Beliau wafat di Bukhara.

Al-Dabusy dalam bukunya telah melahirkan 86 qa’idah yang terkenal sebagai qa’idah mazhab hanafiyah. Di antara qa’idah-qa’idah tersebut dalam hal ini diterangkan delapan macam qa’idah yang mencakup perbedaan pendapat dikalangan para ulama hanafiyah yang berkaitan dengan al-Ushul ataupun dasar-dasar hukum Islam, sebagai berikut :

1. Perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan antara sahabatnya Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.2. Perbedaan antara Abu Hanifah dan Abu Yusuf dengan Muhammad bin al-Hasan.3. Perbedaan antara Abu Hanifa dan Muhammad dengan Abu Yusuf.4. Perbedaan antara Abu Yusuf dan Muhammad.5. Perbedaan antara Fuqoha’ Hanafiyah yang tiga Muhammad bin al-Hasan, al-Hasan bin Ziyad dan Zafar.6. Perbedaan antara Ulama Hanafiyah dengan Imam Malik bin Anas.7. Perbedaan Ulama Hanafiyah yang tiga, Muhammad bin al-Hasan, al-Hasan bin Ziyad dan Zafar dengan Ibnu Abi Laily.8. Perbedaan antara Fuqoha’ Hanafiyah yang tiga dengan Imam al-Syafi’i.

Dari delapan macam qa’idah perbedaan tentang pengertian al-Ushul (dasar-dasar hukum Islam) tersebut telah melahirkan qa’idah-qa’idah Ushuliyah sebagai berikut :1.

Artinya : Prinsip dasar menurut Imam Abu Hanifah adalah bahwasanya adanya sesuatu itu menurut kebiasaan memang ada, maka jadilah ia seperti ada pada hakikat sekalipun dia tidak ada.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah mengenai Sholat di atas Sampan karena takut dirinya pusing, maka menurut Abu Hanifah boleh baginya Sholat Duduk, sebab biasanya orang pusing dalam perahu, maka jadilah ia ada pada hakikatnya, sekalipun dia tidak pusing dalam pelaksanaan sholatnya. Hal ini berbeda dengan shabatnya Abu Yusuf dan Muhammad yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat duduk, kecuali dia benar-benar pusing dalam melaksanakan sholat di atas perahu. 2.

Artinya : Al-Ashlu menurut Abu Hanifah adalah bahwasanya apabila diketahui tetapnya sesuatu dengan jalan keyakinan, maka dia ditetapkan sesuai dengan keyakinan itu, selama belum ada keyakinan baru yang menyalahinya.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah apabila seseorang berkeyakinan bahwasanya dia dalam keadaan masih berwudhu’ karena dia sudah berwudhu’ sebelumnya, dan dia ragu apakah dia sudah batal wudhu’, maka dia dihukumkan masih berwudhu’. Dan pendapat ini sama dengan pendapat Imam Syafi’i. 3.

Artinya : Al-Ashlu menurut Abu Hanifah adalah bahwasanya izin yang bersifat mutlak apabila dipergunakan sesuai keinginan yang dapat menimbulkan fitnah dan berkhianat, maka hal itu tidak dapat dikhususkan menurut kebiasaan. Sedangkan menurut dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad dapat dikhususkan.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah seorang yang diwakilkan untuk menjual sesuatu berupa barang ataupun lainnya tanpa menyebutkan berapa harga barang itu, maka si wakil tidak dibenarkan menjual barang itu dengan harga di bawah standar (harga umum) apalagi dia berkhianat terhadap yang mewakilkan, sekalipun dia telah diberi hak untuk menjualnya secara umum, namun demikian menurut Muhammad dan Abu Yusuf dapat dibenarkan sebab, hanya diwakilkan secara umum. 4.

Artinya : Al-Ashlu menurut Abu Yusuf adalah apabila tidak sah sesuatu, maka tidak sah menjaminkannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh menetapkan jaminannya sekalipun tidak sah. Dan Muhammad beserta kebanyakan lainnya sependapat dengan Abu Hanifah.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah apabila seseorang mengawini seorang perempuan dengan nikah sirri maka maharnya 1000 dirham, sedangkan apabila ia mengawininya dengan nikah biasa maka maharnya telah tertentu yaitu 2000 dirham. Maka apabila dilakukan perkawinan tanpa menyebutkan jumlah mahar, maka menurut Abu Yusuf, maharnya adalah mahar nikah sirri yaitu 1000 dirham, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, maharnya adalah mahar tertentu yaitu 2000 dirham. 5.

Artinya : Al-Ashlu menurut Muhammad adalah bahwasanya yang kekal atas sesuatu boleh diberikan hukum permulaan. Dan menurut Abu Yusuf tidak boleh diberikan hukum permulaan pada sebagian tempat.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah apabila seseorang berwangi-wangian sebelum melaksanakan Ihram maka tertinggal baunya sesudah Ihram, maka makruh hukumnya menurut Muhammad, sebab yang tertinggal itu hukumnya sama dengan memulainya. Sedangkan menurut Abu Yusuf tidak makruh hukumnya.6.

Artinya : Al-Ashlu menurut kebanyakan ulama hanafiyah adalah bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan maka sebahagiannya sama dengan seluruhnya, sedangkan menurut Zafar, sebahagiannya tidaklah sama dengan seluruhnya.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah perintah menyapu kepala dalam berwudhu’, maka yang wajib disapu itu adalah seluruh kepala sebab kepala itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu sama yang lain. Berbeda dengan pendapat Zafar, yang menyatakan bahwa karena perintah itu sifatnya umum, maka sebagian sajapun disapu maka dianggap telah memenuhi perintah, sebab perintah itu tidak dijelaskan secara terperinci darimana dan sampai ke mana. Oleh karena itu maka sebahagian sajapun disapu telah mencukupi dan telah memenuhi perintah.

Al-Asybah wa an-Nazho’ir karya Ibnu Nujaim

Nama lengkap pengarang buku ini adalah Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Nujaim, pengikut Imam Hanafi dan berkebangsaan Mesir. Beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya dalam bidang keilmuan dan ketaqwaan pada abad ke sepuluh hijriyah. Dan menurut Taqiyuddin Attamimy, beliau adalah seorang Imam, seorang yang berpengetahuan dan melaksanakan ilmunya serta sebagai seorang pengarang/penulis. Beliau wafat pada tahun 969 H. Bukunya yang terkenal adalah “Al-Asybah wa al-Nazha’ir”, sama dengan kitab karya As-Suyuthi yang juga berjudul Al-Asybah wa an-Nazho’ir.

Menurut Ibnu Nujaim, Qa’idah-Qa’idah Fiqhiyah itu ada sebanyak 25 Qa’idah dan beliau membahasnya secara rinci pada bab pertama dalam bukunya. Beliau membagi qa’idah itu kepada dua bahagian besar, yaitu :

1. Qaidah Asasiyah (pokok), yaitu :a.

Artinya : Semua perihal itu sesuai dengan maksudnya.b.

Artinya : Kemudharatan dapat dihilangkan c.

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan hukumd.

Artinya : Keyakinan dapat menghilangkan keraguane.

Artinya : Kessusahan mendatangkan kemudahanf.

Artinya : Tidak ada pahala tanpa niat2. Qa’idah Furu’ (cabang), yaitu :a.

Artinya : Ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad orang lain.b.

Artinya : Apabila berkumpul yang halal dengan yang haram, maka dihukumkan haram.

c.

Artinya : Peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin atas rakyatnya adalah dalam rangka kemaslahatan.

d.

Artinya : Menyebutkan sebahagian yang tidak terbagi-bagi kepada beberapa bagian, maka sama saja dengan menyebutkan keseluruhannya.

Buku “Al-Asybah wa al-Nazho’ir” tersebut telah mendapat perhatian yang sangat besar dari para ulama sesudahnya sebab buku ini dianggap sangat berarti dan komplit dalam hal Qawa’idul Fiqhiyah. Untuk itulah maka buku ini telah mendapat pembahasan lebih lanjut dan lebih mendalam dari para ulama, antara lain oleh :1. Syarifuddin Al-Ghozzy (1005 H) dengan bukunya Tanwiru al-Basho’ir Ala al-Asybah wa an-Nazho’ir.2. Al-Hamawy (1098 H) dengan bukunya Gomzu ‘Uyuni al-Bashoir Syarhu al-Asybah Wa al-Nazhoir.3. Ibnu Biyary (1023-1099 H) dengan bukunya ‘Umdatu Zawi al-Bashoir Lihalli Muhimmatin al-Asybah wa al-Nazho’ir.4. Abu al-Su’ud al-Husaini (1172 H) dengan bukunya ‘Umdatu al-Nazhir ‘Ala al-Asybah wa al-Nazho’ir.5. Abu Sa’id al-Khadimiy dengan bukunya Khatimah Majami’u al-Haqaiq.Qawa’idu Majallah al-Ahkamu al-Adaliyah oleh Dewan yang terdiri dari para ulama Turki Usmani Undang-undang ini disusun oleh satu tim kepanitiaan yang terdiri dari ulama-ulama Turki Usmani pada masa pemerintahan Al-Ghozi Abdul Aziz untuk menjadi Undang-Undang di negeri itu. Undang-Undang ini ditetapkan dari pendapat-pendapat yang paling kuat (rajih) dari kalangan mazhab Hanafi, dan hanya sedikit pendapat yang tidak kuat (tidak rajih) yang dimaksukkan dalam Undang-Undang itu. Namun demikian Undang-Undang ini tidak semuanya memakai qa’idah-qa’idah fiqhiyah yang sesuai dengan makna isthilahi, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan risalah, sebagai contoh adalah :1.

Artinya : Yang mutlak tetap berlaku kemutlakannya selama tidak ada petunjuk yang mengkhususkannya baik nash maupun dalil.

2.

Artinya : Pada prinsipnya makna yang dipakai dalam kalimat adalah hakikat (bukan majaz-penulis).

3.

Artinya : Tidak ada yang perlu diibaratkan dalam dalil pada hal-hal yang telah nyata.

4.

Artinya : Tidak ada tempat bagi ijtihad pada maksud nash. Al-Qawa’idu al-Bahiyah fi al-Qawa’idi wa al-Fawa’idi al-Fiqhiyyah karya Ibnu Hamzah al-Husainy

Pengaran buku ini adalah Mahmud bin Muhammad bin Nasib bin Husein, dikenal dengan nama Ibnu Hamzah al-Husainy, lahir tahun 1236 Hijriyah di damaskus, buku beliau yang terkenal dalam masalah Qawa’idu al-Fiqhiyah adalah Al-Faraidu al-Bahiyah fi al-Qawa’idi wa al-Fawa’idi al-Fiqhiyah. Selain itu juga beliau menulis buku Al-fatawi al-Hamzawiyah (al-Mahmudiyah); Nazhmu al-Jami’u al-Shogir li Imami Muhammad; al-Kawakibu al-Zahirah fi al-Haditsi al-Mutawatirah dan tarjihu al-Bayyanatu.

Adapun Qa’idah Fiqhiyah yang beliau kemukakan adalah sebanyak 30 qa’idah dan sebahagian di antaranya adalah :

1.

Artinya : Apabila berkumpul dua perkara dari jenis yang sama dan tidak berbeda maksud keduanya, maka salah satu keduanya dimasukkan pada yang lain sesuai dengan kebiasaan.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah apabila berkumpul antara hadats dengan jinabat, atau hadats dengan haidh, maka mandinya cukup satu kali saja.

2.

Artinya : Persaksian seorang manusia dalam hal kemanusiaan maka tertolak dengan adanya ijma’.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah kesaksian wakil dalam nikah, maka kesaksiannya dianggap tidak sah.

3.

Artinya : Isyarat menggugurkan sifat dan penamaan. Sebagai contoh apabila ada dua orang perempuan (istri) yang salah satunya adalah buta, maka ia berkata, istriku yang buta ini saya thalaq dengan mengisayaratkan kepada yang dapat melihat, maka jatuhlah thalaq istri yang dapat melihat.4.

Artinya : Apabila bathal yang menjaminkan maka bathal pula yang dijaminkan.

5.

Artinya : Kejadian disandarkan kepada waktu yang paling dekat.6.

Artinya : Pengetahuan dengan kesukaan berarti menidakkan larangan. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah seorang laki-laki memasuki kebun yang luas dan ia menjumpai sesuatu yang bukan urusannya, dan ia tahu bahwa pemilik kebuh jika mengetahui yang demikian itu, maka ia tidak akan melarangnya, maka zhahirnya dalam hal ini adalah boleh.7.

Artinya : Mencegah lebih mudah daripada memperbaiki. Qawa’idu al-Fiqhiyyah karya al-Mujaddidy

Nama lengkap pengarang buku ini adalah Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidy. Beliau dikenal sebagai seorang pakar, yang mulia, yang menguasai ilmu fiqh dan mufti. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling mulia di Nagladisy. Beliau menulis buku “Qawa’idul Fiqhi”. Kitabnya itu membahas lima hal pokok, khususnya dalam memberikan penilaian terhadap qa’idah-qa’idah fiqhiyah oleh para ulama hanafiha, sebagai berikut :

1. Hal-hal yang mencakup tentang Ushul Imam Mujtahid al-Karkhi yang banyak menjadi pembahasan ulama hanafiah.2. Qa’iha-Qaidah Ushul yang banyak diperselisihkan sebagaimana diuraikan oleh al-Dabusy.3. Mengumpulkan Qa’idah-Qa’idah Ushul dari berbagai kitab dan sumber.4. Membahas tentang definisi fiqh.5. Membahas tentang tata cara memberi fatwa menurut pandangan ulama hanafiyah.

Penutup

Demikianlah makalah ini saya sampaikan sebagai bahan masukan bagi kita dalam berdiskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita dalam bidang ilmu Qawa’idul Fiqhiyah. Saya yakin dan percaya bahwa makalah ini masih jauh dari memadai, untuk itu kritik dan saran konstruktif dari Saudara-Saudara, sungguh sangat kami harapkan dan dengan hati yang lapang kami berkenan menerimanya.***

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.036921 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1152263
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.