Sabtu, 18 September 2010, 11:00
PERADILAN PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH

Oleh : Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA.

Pendahuluan

Peradilan (Al-Qadha) adalah merupakan suatu lembaga yang telah dikenal sejak dari zaman purba sampai dengan masa sekarang ini dan dia adalah merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar keberadaannya sebab lembaga peradilan adalah merupakan salah satu prasyarat tegaknya pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para warga negara. Peradilan dalam istilah modern dikenal dengan istilah Yudikatif yang keberadaannya setara dengan eksekutif dan legislatif.

Peradilan adalah merupakan tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang masih terbelakang maupun bangsa-bangsa yang tergolong sudah maju. Di dalam peradilan itu terkandung menyuruh perbuatan ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar, menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya dan menghalangi orang yang zhalim daripada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilanlah dilindungi jiwa, harta dan kehormatan. Apabila sebuah bangsa atau negara tidak mempunyai peradilan, maka bangsa atau negara itu termasuk dalam kategori bangsa yang kacau balau sebab hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betapapun baiknya sebuah peraturan perundang-undangan pada sebuah negara, apabila lembaga peradilannya tidak ada, maka peraturan perundang-undangan yang sangat baik itu tidak akan berarti apa-apa, sebab tidak ada yang menjalankan dan mengawasi pelaksanaannya.

Oleh karena itulah maka sejarah peradaban dunia yang pernah kita kenal, memperlihatkan kepada kita tentang peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilannya seperti undang-undanga Hammurabi dari Timur, Pemerintahan Assiria yang datang sesudahnya, Pemerintahan Israil dan Pemerintahan Arab sebelum datangnya Islam, Pemerintahan Islam sendiri dan Pemerintahan modern sekarang ini. Kesemua pemerintahan itu mempunyai lembaga peradilan masing-masing sesuai dengan tingkatan pemikiran dan dinamika ummat manusia pada masa itu.

Dalam makalah ini penulis akan memfokuskan perhatian pada lembaga peradilan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 132 H yang ditandai dengan pelantikan Khalifah Pertama As-Saffah dengan sebutan Abul Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abndul Mutholib bin Hasyim yang dibaiat pada tanggal 3 Rabiul Awwal 132 H di Kufah.

Sejarah Singkat Bani Abbas

Setelah berakhirnya kekuasaan Dinasti Bani Umayyah maka beralihlah Khilafah Islamiyah kepada keluarga Muhammad SAW yaitu Bani Abbas bin Abdul Mutholib yang ditandai dengan pelantikan Khalifah Pertama Abul Abbas As-Saffah, yang dibaiat pada tanggal 3 Rabiul Awwal 132 H di Kufah dan menjadikan pusat pemerintahannya di Kufah. Dinasti Abbasiyah ini terbagi kepada tiga priode besar sebagai berikut :

1. Priode pertama adalah priode kekuatan (kejayaan) kerajaan yang ditandai dengan kehebatannya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam. Priode ini berlangsung dari tahun 132 H sampai dengan 247 H. Ibukota kerajaan dipindahkan dari Damaskus (pada Dinasti Bani Umayyah) ke Anbar di Irak pada masa As-Saffah dan dipindahkan lagi ke Bagdad pada masa Abu Ja’far al-Mansur tahun 147 H dan kemudian pindah lagi ke Samura (Surra man ro’a – artinya yang melihat akan senang) pada masa Al-Mu’tashim bin Harun al-Rasyid pada tahun 221 H.

2. Priode kedua adalah ditandai dengan kuatnya pengaruh orang-orang Turki pada Khalifah yang dimulai dengan terbunuhnya Al-Mutawakkil Sang Khalifah dan diganti oleh anaknya Al-Mu’tashim pada tahun 247 H dan tetaplah Sammura sebagai ibukota kerajaan hingga dipindahkannya ibukota kerajaan ke Bagdad untuk kedua kalinya oleh Al-Mu’tadid Billah pada tahun 279 H. Satu hal yang perlu dicatat bahwa pada masa ini posisi golongan Arab sangat lemah sebab keturunan Persia telah masuk pada kerajaan pada masa Al-Ma’mun kemudian keturunan Turki pada masa Al-Mu’tashim, kemudian berlangsung pada masa Al-Buwaihi dan Saljuk hingga wafatnya Sultan Mas’ud Al-Saljuki pada tahun 590 H. Dan setelah itu terbebaslah kerajaan Abbasiyah dari pengaruh Turki dan Persia hingga datangnya Hulagu Raja tartar ke Bagdad dan membunuh Al-Mu’tashim Billah Khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Irak pada tahun 656 H.

3. Priode ketiga ditandai dengan berpindahnya Khalifah ke Mesir pada tahun 659 H yang ditandai dengan pengangkatan Al-Mustaushin dan orang-orang sesudahnya. Khalifah ini bertahan hingga wafatnya Al-Mutawakkil Ali bin Al-Mustamsik pada tahun 995 H. Priode ini posisi khalifah sangat lemah sebab khalifah hanyalah sekedar simbol, sementara kekuatan ada pada kerajaan-kerajaan kecil. Kondisi ini semacam negara federal di zaman modern.

Muculnya Mazhab-Mazhab

Setelah Kota Bagdad dijadikan sebagai ibukota kerajaan Abbasiyah maka berkembanglah tradisi keilmuan Islam yang sangat pesat dan para ulama berkumpul di kota ini dari segala penjuru untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga jadilah kota Bagdad sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sampai Bani Abbasiyah mengalami kemunduran.

Setelah dilakukan pengumpulan Hadis Nabi Muhammad SAW pada masa Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah, maka pada masa Al-Manshur dari Khalifah Bani Abbasiyah merintahkan para ulama untuk menyusun kitab tafsir dan hadis. Kemudian lahirlah mazhab-mazhab dalam bidang fiqh pada pertengahan abad kedua hijriyah yaitu Abu Hanifah (w. 150 H) yang dikenal dengan tokoh Ahlul Ra’yi di Iraq. Kemudian Imam Malik bin Anas (w.179 H) di Hijaz sebagai ulama Madinah dari kalangan muhadditsin dan fuqoha’. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (w.204 H) dari Makkah dan Madinah hingga markaz keilmuan di Bagdad Iraq kemudian ke Masjid Jami’ Amru bin Ash di Mesir untuk meletakkan dasar-dasar Ushul Fiqh Islam dan Qa’idah-Qa’idah Ijtihad. Kemudian dari Madrasah Ahlul Muhadditsin dan halaqah Al-Syafi’i lahir pula Ahmad bin Hanbal (w.241 H) yang ahli dalam bidang fiqh dan hadis.

Para ulama-ulama tersebut di atas juga memberikan perhatian yang sangat besar dalam soal peradilan dan permasalahan-permasalahannya dengan penjelasan yang lengkap dan nyata. Para ulama itu merumuskan macam-macamnya, pembahagiannya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat-syarat menjadi Qadhi, adab-adabnya, hubungan Qadhi dengan pihak-pihak yang berperkara dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa mazhab-mazhab sudah berkembang sangat pesat, kemudian para hakim tidak lagi memiliki ruh ijtihad sementara telah berkembang mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, maka para hakim diperintahkan memutuskan perkara sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut para penguasa, atau oleh masyarakat setempat. Di Iraq umpanya para hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Magribi para hakim memutus perkara dengan mazhab Maliki, dan di Mesir para hakim memutus perkara dengan Mazhab Syafi’i. Dan apabila yang berperkara tidak menganut mazhab sesuai dengan mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengan yang berperkara itu.

Dan terkadang pada daerah-daerah yang luas dan penduduknya heterogen dari segi aliran-aliran mazhab, maka hakim yang diangkatpun ada yang berasal dari mazhab Hanafi, ada yang berasal dari mazhab Syafi’i, ada yang berasal dari mazhab Maliki, dan ada yang berasal dari mazhab Hanbali dan bahkan ada yang berasal dari mazhab Ismaili. Dan bahkan lebih daripada itu seperti mazhab Syi’ah, Auza’i, Daud az-Zhahiri, Ath-Thobari, dan lain sebagainya.

Secara umum mazhab yang empatlah yang menjadi sumber putusan hakim dari mulai Dinasti Abbasiyah sampai dengan sekarang ini. Dan oleh karena itu pulalah maka masa Abbasiyah ini dikenal dalam sejarah sebagai masa Imam-Imam Mazhab dan pada masa ini pulalah disusun ilmu Ushul Fiqh untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Perlu menjadi catatan bahwa para hakim pada masa ini dalam memutuskan perkara berdasarkan atas mazhab-mazhab yang dianut oleh hakim dan masyarakat, dan apabila ada masyarakat yang berperkara tidak sesuai dengan mazhab hakim, maka hakim tersebut menyerahkannya kepada hakim yang lain yang semazhab dengan yang berperkara.

Penolakan Menjadi Hakim

Ada satu keinginan baik dari pemerintah Bani Abbasiyah yaitu para khalifah-khalifahnya bermaksud supaya semua perbuatan mereka dicelup dengan celupan agama. Lantaran itu mereka membimbing hakim supaya berjalan sesuai dengan keinginan mereka, dampak negatifnya adalah para hakim memutuskan perkara dibawah kekuasaan pengaruh pemerintah atau dalam kata lain putusan hakim harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Putusan yang sesungguhnya ada pada pemerintah, sedangkan hakim hanya melegitimasi saja dengan mengetok palu sidang.

Atas dasar itulah maka para ulama banyak yang menolak menjadi hakim sebagai contoh adalah Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim tersebut pada masa Abu Ja’far al-Manshur. Abu Hanifah tidak menyukai khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, karena khalifah-khalifah itu sering benar merusakkan perjanjian dan sering membunuh orang-orang yang telah dilindungi. Dan itu mereka lakukan melalui fatwa hakim, seperti yang telah dikeluarkan oleh Abul Abbas terhadap Ibnu Hubairah, dan seperti tindakan Al-Manshur terhadap Muhammad bin Abdullah yang terkenal dengan julukan An-Nafsuz Zakiah, dan tindakan Harun Al-Rasyid terhadap Yahya bin Abdullah. Seringkali khalifah Abbasiyah mencampuri putusan hakim.

Banyaknya mazhab-mazhab dalam bidang hukum dan adanya penolakan menjadi hakim oleh para ulama yang berkompeten akibat banyaknya campur tangan khalifah terhadap putusan hakim, menyebabkan terjadinya kekacauan-kekacauan dalalam bidang hukum sebab tidak ada satu pedoman khusus yang dapat dipedomani dalam memutuskan sebuah perkara. Hal ini mendorong Abdullah bin Muqaffa menulis risalah yang disampaikan kepada Abu Ja’far Al-Manshur, agar beliau menyusun satu peraturan umum yang berlaku untuk seluruh daerah negerinya. Khalifah memenuhi permintaan ini dan memerintahkan Imam Malik bin Anas untuk menyusun satu kitab pedoman dalam penetapan hukum bagi ummat Islam. Imam Malikpun menyanggupinya dan mengarang buku yang diberi judul Al-Muwaththo’. Khalifah meminta agar kitab Al-Muwaththo’ ini dijadikan pedoman dalam menetapkan perkara, namun justru Imam Malik yang merasa keberatan dan tidak membolehkan kitabnya itu dijadiklan pedoman dengan alasan tidak merasa enak hati apabila pendapatnya itu menghapus pendapat-pendapat ulama lainnya seperti pendapat Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah.

Pembentukan Qadhil Qudhah / Qadhil Jama’ah

Istilah Qadhil Qudhah dan Qadhil Jama’ah adalah dua istilah yang sama dan dipakai pada negeri yang berbeda. Di Pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal dengan istilah Qadhil Qudhah, sedangkan di pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia (masa keduanya bersamaan) dikenal dengan istilah Qadhil Jama’ah. Qadhil Qudhah ataupun Qadhil Jama’ah pada masa sekarang ini semacam Ketua Mahkamah Agung (penulis) atau menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagai Menteri Kehakiman.

Qadhil Qudhah ataupun Qadhil Jama’ah ini berkedudukan di ibukota negara dan dialah yang mengangkat hakim-hakim daerah. Qadhil Qudhah yang pertama adalah Al-Qadhi Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari, Sahabat dekat dan pelanjut mazhab Imam Abu Hanifah dan pengarang kitab Al-Kharaj. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan sangat memperhatikan hakim-hakim serta gerak-gerik mereka.

Di masa Abbasiyah inilah peradilan dibentuk merupakan instansi tersendiri. Dengan tindakan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu dibawah pengawasan Qadhil Qudhah yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Bagdad, maka tiap-tiap daerah itu diangkat pula Qadhil Qudhah seperti di Damaskus, di Mesir, di Bagdad, di Madinah dan sebagainya, masing-masing ada Qadhil Qudhah.

Istilah Qadhil Qudhah di Andalusia dari Pemerintahan Bani Umayyah adalah memakai istilah Qadhil Jama’ah. Qadhil Jama’ah ini adalah Qadhi yang berwenang mengangkat hakim-hakim daerah. Kepada para hakim-hakim di masa ini diberikan fasilitas-fasilitas yang meninggikan kepribadian meraka dan menghalangi mereka bercampur baur dengan manusia ramai pada bukan waktu-waktu yang telah ditentukan (waktu-waktu sidang – penulis) dan kepadanya diberikan beberapa orang pegawai. Qadhil Jam’ah pertama di Andalusia adalah Yahya bin Yazid At-Tajibi. Istilah Qadhil Jama’ah ini adalah istilah baru yang tidak terdapat istilah yang sama sebelumnya.

Pakaian Qadhi

Sebelum diangkatnya Abu Yusuf menjadi Qadhil Qudhah pada pemerintahan Bani Abbasiyah, para Qadhi memakai pakaian yang biasa dipakai oleh manusia pada umumnya, namun setelah pengangkatan Abu Yusuf menjadi Qadhil Qudhah barulah ditetapkan para hakim itu memakai pakaian khusus. Pakaian khusus ini tidak diketahui apakah diambil dari Persia atau dari Romawi ataukah itu hasil buah pikiran Abu Yusuf. Hanya saja menurut Ibnu Khillikan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang pertama sekali memakai pakaian ulama secara khusus pada masa itu dan adalah pakaian manusia sebelum itu sama sebab pakaian tidak akan membedakan seseorang dengan orang lain. Menurut Al-Badhy bahwasanya pakaian yang telah ditetapkan Abu Yusuf itu bukanlah sebuah keharusan dan bersifat resmi. Di dalam penjelasan Abdullah bin Ahmad, bahwasanya para hakim itu memakai pakaian hitam pada hari senin dan kamis dan warna putih pada hari-hari lainnya.

Adapun di Andalusia sebagaimana disebutkan oleh Al-Khasani bahwasanya Qadhil Jama’ah Sa’id bin Sulaiman Al-Ghofaqi, para hakim bersidang di masjid dengan memaakai Jubah wol berwarna putih dan di kepalanya (Tidak ada petunjuk apa maknanya/ ) warna putih dan sejenis Jubah Putih. Sedangkan kenderaannya adalah Bughal (peranakan campuran kuda dan himar) yang cantik yang dihiasi dan dilengkapi dengan emas dan perak.

Tempat Persidangan

Tempat persidangan pengadilan pada masa Bani Abbasiyah diadakan di suatu majelis yang luas, yang memenuhi syarat kesehatan dan dibangun di tengah-tengah kota, dengan menentukan pula hari-hari yang dipergunakan untuk persidangan memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara di tempat-tempat yang lain. Dan dalam waktu ini pula diadakan beberapa perbaikan seperti menghimpun putusan-putusan secara teliti dan sempurna, serta mendaftarkan pula wasiat-wasiat dan hutang piutang.

Bidang Wewenang Hakim

Adapun bidang-bidang yang menjadi wewenang hakim pada masa ini bertambah luas, bukan hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan keperdataan, akan tetapi juga menyelesaikan masalah-masalah waqaf dan menunjuk pengampu (kurator) untuk anak-anak di bawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim-hakim ini diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan (mazhalim) yang dilakukan oleh penguasa, qishash, hisbah, pemalsuan mata uang dan Baitul Maal. Dan bahkan kepada Yahya bin Aktsam, seorang hakim di Mesir di masa Al-Makmun dan juga Munzir bin Sa’id Al-Buluthi Qadhi Abdurrahman An-Nashir dari Bani Umayyah di Andalusia diserahkan urusan angkatan bersenjata.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan bahwa, “Kedudukan peradilan selain dari menyelesaikan perkara-perkara sengketa, bertugas juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan keadaan anak-anak yang dibawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum seperti anak yatim, orang gila, orang pailit dan sebagainya dan mengurus juga harta-harta wasiat, wakaf, menjadi wali bagi wanita yang tidak berwali dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan lalu lintas, pembangunan-pembangunan dan memeriksa keadaan-keadaan saksi, agar dapat diketahui mana saksi yang adil dan mana saksi yang tidak adil. Beberapa Orang Hakim di Satu Wilayah

Pada mula-mulanya di setiap daerah diangkat seorang hakim sesuai dengan mazhab yang paling dominan di daerah itu. Maka setelah pemerintahan Abbasiyah bertambah luas maka diangkatlah beberapa orang hakim pada satu wilayah yang terdiri dari berbagai mazhab yang berkembang di daerah itu. Maka di tiap-tiap daerah diangkatlah hakim-hakim dari mazhab Jumhur yaitu hakim mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Pada masa ini, di samping adanya lembaga peradilan, dibenarkan pula adanya hakam-hakam (Badan Arbitrase – Lembaga Tahkim) yang memutuskan perkara antara orang-orang yang mau menyerahkan perkara-perkara kepadanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Lembaga Tahkim ini dibenarkan dalam Islam. Dan Undang-Undang modernpun ternyata telah banyak mencontoh dan membentuk lembaga tahikm ini. Selain itu ada lagi apa yang disebut dengan Wilayatul Hisbah dan Wilayatul Mazhalim yang dipisahkan dari wilayah peradilan.

Lembaga Tahkim

Tahkim dalam pengertian bahasa Arab berarti “Menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu”. Di dalam pengertian istilah, Tahkim adalah “Dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu”. Maka kedudukan tahkim adalah lebih rendah daripada kedudukan peradilan. Karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tak dapat dilakukan oleh seorang muhakkam. Oleh karena itulah maka Abu Yusuf tidak membolehkan kita mengadakan sesuatu syarat terhadap tahkim itu. Selain daripada itu hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya, sedang putusan hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan.

Adapun bidang-bidang yang dapat ditahkim menurut Ibnu Qudamah adalah hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku dalam segala rupa perkara, terkecuali dalam bidang nikah, li’an, qazaf dan qishash. Dalam hal-hal ini penguasa saja yang dapat memutuskannya. Sedangkan menurut Ibnu Farhan dalam At-Tabshirat mengatakan bahwa, putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang harta, tidak berlaku dalam bidang pidana, li’an, qishash, qadzaf, talak atau menentukan keturunan. Adapun mengenai putusan yang diberikan oleh hakam, harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah dan menurut suatu riwayat dari Asy-Syafi’i. Akan tetapi menurut riwayat yang lain dari Asy-Safi’i, hukum yang diberikan oleh hakam itu tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan.

Wilayah Mazhalim

Wilayah mazhalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Sebahagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Lembaga mazhalim ini telah terkenal sejak zaman dahulu. Kekuasaan ini terkenal dalam kalangan bangsa Persia dan dalam kalangan bangsa Arab di zaman Jahiliyah. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, maka Rasul sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezaliman para pejabat. Para Khulafaurrasyidin tidak mengadakan lembaga ini, karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib beliau merasa perlu mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat zalim. Tetapi Ali belum lagi menentukan hari-hari yang tertentu untuk meneliti perkara-perkara ini. Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat kepada para pejabat ialah Abdul Malik bin Marwan. Di dalam memutuskan perkara, Abdul Malik bin Marwan berpegang pada pendapat para hakimnya dan ahli-ahli fiqihnya. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari kezaliman. Oleh karenanya beliau mengembalikan harta-harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara zalim. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah yang pertama sekali mempelopori dan melaksanakan Wilayatul Mazhalim ini adalah Al-Mahdi.

Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddiqe menyatakan bahwa di dalam risalah Al-Kharaj, Abu Yusuf menganjurkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid supaya mengadakn sidang-sidang untuk memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat, sebab kerapkali para khalifah dahulu menyerahkan tugas ini kepada wazir-wazir dan kepala daerah atau hakim-hakim. Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para pejabat negara. Pengadilan untuk memutuskan perkara-perkara kezaliman, pada masa itu dilakukan di masjid-masjid. Akan tetapi penguasa yang mengetahui sidang mazhalim ini dilengkapi dengan bermacam-macam aparat agar pengadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Al-Mawardy di dalam Al-Ahkamus Sulthaniyah menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam, yaitu :

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zhalim.6. Memperhatikan harta-harta wakaf.7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata sepertu Jum’at, Hari Raya, Haji dan Jihad.10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Lembaga Mazhalim sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagai berikut :

1. Pegawa-pegawai yang merupakan pegawai dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan.2. Hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan (Saksi Ahli – Penulis).3. Ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapatnya di dalam masalah itu (Saksi Ahli – Penulis).4. Panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak.5. Saksi untuk dipergunakan di masa-masa persidangan, sebagai orang yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan mazhalim.

Wilayah Hisbah

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang amar ma’ruf nahyu ‘anil munkar. Tugas ini merupakan suatu tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap. Tugas daripada lembaga ini adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah. Selain itu lembaga ini bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Dan terkadang lembaga ini memutuskan hal-hal yang perlu segera diselesaikan. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Umar Bin Khattab, namun lembaga ini baru terkenal di masa Al-Mahdi pada Pemerintahan Bani Abbasiyah.

Ketua lembaga hisbah harus mengangkat petugas-petugas hisbah di seluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Dia duduk di masjid sedang wakil-wakilnya itulah yang diperintah untuk mengamati keadaan yang berlaku di pasar dan di tempat-tempat yang harus diawasi. Orang yang diangkat menjadi muhtasib harus orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Dalam pada itu ada yang berpendapat bahwa orang yang diangkat menjadi muhtasib tidak perlu seorang mujtahid tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan-perbuatan munkar yang disetujui oleh ulama.

Ketua lembaga hisbah bertugas menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumahnya yang menyebabkan sempitnya jalan-jalan umum atau meletakkan barang dagangan di tempat-tempat yang bisa menghalangi lalu lintas, serta mencegah buruh-buruh membawa bebanan di luar batas kemampuan dengan kenderaan-kenderaan yang memuat barang lebih daripada daya angkutnya (Semacam Satpol PP di Pekanbaru).

Tugas Ketua Lembaga Hisbah lainnya adalah memerintahkan kepada pemilik-pemilik rumah yang hampir rubuh supaya segera membongkar rumahnya agar jangan menimbulkan bencana bagi orang lain. Bahkan dia mempunyai kewajiban untuk memberi ajaran kepada guru-guru yang memukul muridnya lebih daripada patut dan dia harus pula bertindak terhadap tetangga-tetangga yang mengganggu hak-hak sesama tetangga. Masuk juga dalam bidang tugasnya adalah masalah penipuan dalam sukatan, takaran dan timbangan atau sesuatu penipuan dalam jual beli. Termasuk di dalamnya orang yang menangguh-nagguhkan pembayaran hutang (Pengawas Pasar – Penulis).

Kesemua tugas-tugas tersebut di atas pada dasarnya adalah tugas utama lembaga hisbah yang tercakup dalam Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar ini adalah tugas pokok dari lembaga hisbah. Hanya saja bagaimana bentuk daripada Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar itu, sudah barang tentu akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Secara umum Amar Ma’ruf itu terbahagi kepada tiga bahagian besar yaitu :

1. Yang berhubungan dengan haq Allah SWT2. Yang berhubungan dengan haq sesama manusia3. Yang berhubungan dengan haq Allah SWT dan manusia sekaligus.

Sedangkan yang berkaitan dengan Nahi Munkar juga terbahagi kepada tiga bahagian besar sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan ibadat2. Yang berhubungan dengan mahzhurat3. Yang berhubungan dengan mu’amalat.

Kesimpulan

1. Pemerintahan Bani Abbasiyah mempunyai perhatian yang sangat besar dalam bidang peradilan dan itu ditandai dengan banyaknya kreasi-kreasi baru dalam bidang peradilan seperti pengangkatan Qadhil Qudhah, Lembaga Tahkim, Wilayatul Mazhalim dan Wilayatul Hisbah.

2. Akibat perhatiannya yang sangat besar terhadap peradilan dan hakim-hakimnya, pemerintahan Bani Abbasiyah sering mengintervensi keputusan-keputusan peradilan, akibatnya banyak para ulama yang berkompeten menolak menjadi hakim.

3. Pengangkatan hakim-hakim pada mulanya satu orang setiap daerah yang diangkat dari pengikut mazhab mayoritas di negeri itu, namun karena berkembangnya wilayah, dinamika masyarakat bertambah, maka hakimpun diangkat beberapa orang dalam setiap wilayah yang terdiri dari berbagai mazhab yang dianut oleh masyarakat setempat.

4. Para hakim yang diangkat sangat toleran dalam bidang mazhab dan apabila yang berperkara tidak semazhab dengannya maka dia menyerahkan perkaranya kepada hakim lain yang semazhab dengan pihak yang berperkara. Dengan demikian maka semua perkara dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada perlawanan dari masyarakat.

Penutup

Demikianlah makalah ini saya sampaikan sebagai bahan bagi kita dalam berdiskusi dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan Bani Abbasiyah. Semoga ini dapat kita jadikan pelajaran untuk selanjutnya dapat diterapkan pada masa kekinian dan kedisinian kita. Semoga berhasil…..***

Catatan :Makalah telah diperbaiki sesuai hasil seminar.DAFTAR BACAAN

Al-Qasimi, Dzafir, Nizhamu al-Hukmi fi al-Syar’iyati wa Tarikhu al-Islami, (Daru Nakhorus, t.t).Ash-Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001).Ibnu Urnus, Mahmud bin Muhammad, Tarikh al-Qodho’ifi al-Islami, (Mesir : Al-Ahlu al-Syar’I al-Qahiriyah, t.t).Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa’, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005).Mazkur, Muhammad Salam, Al-Qodho’u fi Al-Islami, (Beirut : Darun Nahdhah Al-Arabiyah, t.t).Mukhtar, Hasan, Al-Tanzhimul Qadho’I fi Al-Mamlakati al-Arabiyati al-Su’udiyati fi Qowa’idi al-Syar’iyati al-Islamiyati Wa Nizhamu al-Sulthoni al-Qodho’iyati, (Riyadh : Al-Mamlaktu al-Arabiyati al-Su’udiyati, 1406 H).

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.165994 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 1101832
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.