Siap Implementasikan Amanat UU Nomor 33 Tahun 2014, Bidang Urais Gelar Rakor

Ditulis Oleh vera Selasa, 15 Oktober 2019, 09:03


Riau (Inmas) – Sesuai dengan Undang Undang no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Menuju implementasi amanat  UU tersebut Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Riau menggelar rapat bersama para pejabat dilingkungan Bidang Urais dan Binsyar serta Para Penyelenggara Syariah Kabupaten/kota, Senin (14/10) petang di Aula Kabag TU Kanwil Kemenag Riau.

Ketentuan tersebut mengharuskan pelaku usaha memiliki sertifikasi halal pada produk produk yang  termasuk dalam kategori sesuai UU tersebut. Kakanwil Kemenag Riau Dr H Mahyudin MA mengatakan bahwa amanat  PP JPH tersebut tidak akan menyulitkan dunia usaha termasuk usaha mikro dan menengah (UMKM). Bahkan, menurutnya UMKM akan diperlakukan khusus terutama dalam upaya meringankan biaya sertifikasi. Ia berharap hal akan bermanfaat besar bagi strata pelaku usaha terutama UMKM.

Mahyudin menuturkan dalam  UU no.33 tahun 2014 sudah diamanatkan bahwa mulai tgl 17 Oktober semua pelaku usaha harus ada label halalnya. Oleh karena itu Kanwil Kemenag Riau mengaku telah  mengikuti rapat koordinasi di tingkat nasional 8 oktober lalu. Hal itu bertujuan agar di seluruh indonesia sudah harus siap semuanya dengan amanat UU tersebut.

Maka pada hari ini kita kumpulkan  para  LPH yang dulu disebut  BPPOM, dan penyelenggara kabupaten/kota. Supaya mereka betul betul siap. Karena tinggal 3  hari lagi semua pelaku usaha sudah diwajibkan melakukan sertifikasi halal. Menurut UU kita harus melakukan pelayanan terkait hal ini. “Rapat koordinasi hari ini dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi tingkat Nasional baru baru ini”. Tekannya lagi.

“Alhamdulillah hari ini hadir penyelenggara syariah kab/kota dan yang bertanggung jawab dari Urais kanwil kemenag Riau, LPH, dari UIN, LPPOM MUI yag akan berubah nama jadi LPH MUI”, sebutnya.

Mengingat itu Kanwil Kemenag Riau melalui Bidang Urais dan Binsyar melaksanakan rapat koordinasi ini, imbuh Kakanwil. “ Semoga bisa dikupas bagaimana bisa UU  ini betul betul siap sampai kabupaten/ kota. Karena bagaimanapun pelaku usaha bakal mendatangi kita secara membeludak pada tgl 17 Oktober baik di lingkungan Kanwil maupun di Kemenag kabupaten/ kota.

Sementara itu Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Riau Drs H Afrialsah MPd mengungkapkan bahwa yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan jasa. Masing masingnya punya spesifikasi. Untuk barang seperti produk makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai dan digunakan.

Sementara untuk barang dadalah proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian, lanjutnya.

Ia menyebut pihaknya mengadakan rapat bertujuan untuk membahas rencana penerapan aturan bersertifikasi halal tersebut bersama jajaran Kemenag. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal sampai tanggal 17 Oktober 2019 masih diberi kesempatan untuk mengurusnya tanpa perlu khawatir akan mendapat penindakan dari yang berwenang.(vera/anto)

 

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya