Kemenag Rohil bersama Ketua-Ketua Rayon adakan RAKOR tindaklanjuti surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil terkait honor MDTA/TPQ

Ditulis Oleh riaurohil Jum'at, 05 Oktober 2018, 09:41

Rokan Hilir (inmas)- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan kemenag) Kab. Rokan Hilir (Rohil) melalui Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) mengundang seluruh ketua rayon Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) se Kab. Rohil, untuk mengikuti rapat koordinasi, Rabu (3/10/18) di Aula Kantor Kemenag Rohil lantai II.

Rapat koordinasi bersama ketua-ketua rayon MDTA/TPQ perihal laporan bulanan dan terkait Surat dari Dinas Pendidikan No. 800/DISDIK.SEKR/2018/0780 perihal Tindak lqnjut Tenaga Honor MDTA/TPQ.

Pada acara pembukaan Kakan Kemenag Rohil H. Agustiar mengatakan bahwa hidup apapun itu aspeknya, kadang di atas kadang di bawah, kadang senang kadang sedih, tak terkecuali soal rezeki, kadang banyak kadang sedikit, kadang ada kadang tidak ada dan seterusnya.

“Bumi ini berputar, termasuk kehidupan di atasnya pun berputar, sama seperti roda, kadang di atas kadang di bawah,” H. Agus mengingatkan.

“ini adalah ujian dari Allaah, agar sabar, tabah dan kita makin tangguh dalam menghadapinya. Saya yakin, dengan keikhlasan dalam mendidik ilmu agama, Allah akan membukakan jalan keluarnya...amin,” Kakan Kemenag menasihati sembari membacakan QS. At-Thalaq : 2-3.

Selanjutnya rapat dipimpin oleh Kasi Pakis H. Suhaimi S.Ag. Dalam penyampaiannya beliau mengingatkan kepada ketua-ketua Rayon untuk diteruskan kepada Kepala MDTA/TPQ, untuk tetap menjalankan  operasional MDTA/TPQ sebagaimana biasanya.

Selanjutnya Kasi Pakis membacakan surat tindak lanjut terkait honor MDTA/TPQ. Pertama, Kepala dan Ustadz/Ustadzah agar tetap semangat dalam memberikan dan mengembangkan pembelajaran Agama kepada para santri. Kedua, lakukan musyawarah dengan wali santri, pemerintahan Kelurahan/Kepenghuluan tentang kelangsungan MDTA/TPQ. Ketiga, jika selama ini Kepala MDTA/TPQ tidak menetapkan biaya pendidikan setiap bulannya, maka disarankan kepada Kepala MDTA/TPQ untuk menetapkannya, dengan memperhatikan kemampuan wali santri dan sesuai kesepakatan musyawarah. Dan terakhir, dalam menetapkan biaya pendidikan dan pengajaran bagi santri MDTA/TPQ dalam satu kecamatan diharapkan besarnya sama antara MDTA/TPQ satu dengan lainnya. (Nsh)

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya