Pimpin do'a peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII Tahun 2018

Ditulis Oleh riaumeranti Kamis, 26 April 2018, 10:46

Meranti (Inmas) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti menghadiri sekaligus memimpin do'a di acara peringatan Hari otonomi daerah ke XXII Tahun 2018 di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, (Rabu, 25/04/2018)


Hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. La Ode Proyek, Kepala Pengadilan Agama Meranti, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Bisma Tambunan, Kajari Meranti, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Jajaran Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan lainnya.


Wakil Bupati Kepulauan H. Said Hasyim bertindak sebagai pembina Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXII Tahun 2018 di Kepulauan Meranti, pada kesempatan itu Wakil Bupati Meranti mengajak seluruh ASN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan publik yang Profesional, Bersih dan Akuntable.


Momentum Hari Otonomi Daerah kali ini hendaknya tidak sekedar seremonial belaka tapi menjadi ajang evaluasi seluruh penyelenggara negara sejauh mana otonomi daerah mampu mensejahterakan masyarakat disetiap jengkal wilayah NKRI.


Untuk itu demi keberhasilan Otonomi Daerah dibutuhkan peran ASN dan partisipasi aktif dari seluruh warga Indonesia yang berjumlah 271 juta jiwa, yang terdiri dari ratusan suku yang mendiami ribuan pulau dapat bahu membahu dalam mewujudkan kejayaan Indonesia.


Lebih jauh disampaikan Wakil Bupati, sejak 22 Tahun penyelenggaraan Otonomi Daerah telah banyak yang diperbuat untuk mensejahterakan rakyat, cara utama paling efektif adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis sesuai dengan tema Hari Otonomi Daerah kali ini "mewujudkan nawacita melalui penyelengaraaan otonomi daerah yang bersih dan demokrasi"


Artinya, menjadikan tranparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam mengambil semua kebijakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat, selain itu pelaksanaaan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan aspek kelembagaan bukan kehendak seseorang atau kelompok tertentu, karena setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum, dan mewujudukan nawa cita artinya mewujudukan kesejahteraan diseluruh wilayah Indonesia.(TIM HUMAS)

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya