Kabiro: Perencanaan dan Administrasi Gambaran Utama Setiap Satker

Ditulis Oleh imuss Senin, 16 April 2018, 15:37

Riau (Inmas)- Mekanisme perencanaan dan kebijakan Kementerian Agama tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kementerian Agama. Perencanaan dan tertib administrasi menjadi gambaran utama setiap Satker.

Kepala Biro Perencanaan Kemenag RI, Dr H Ali Rokhmad M Pd, usai memberikan materi tentang Mekanisme Perencanaan Satker di Lingkungan Kementerian Agama pada Oreintasi Administrasi Umum Kanwil Kemenag Riau, Kamis (12/4/2018) kepada Inmas mengatakan, perencanaan Kementiran Agama dimulai sebelum adanya paku indikatif.

Perencanaan kementiran agama itu dimulai sebelum adanya paku indikatif dengan membuat satu perencanaan dalam bentuk pengisian aplikasi di planning kita yang itu juga diperlukan dalam rangka menyusun aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran KRISNA oleh Bapennas,” jelasnya.

Ia melanjutkan, setelah pagu Inikatif keluar baru dilakukan penyusunan rencana kerja. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Rensra yang ditetapkan untuk tahun 2015-2019. Kemudian sekitar bulan Juli paku anggaran keluar untuk semua sakker di Kemenag dengan di undang ke Jakarta untuk menyusun namanya RKAKL.

“Dalam RKA KL inilah berisi tentang berbagi kegiatan yang ada kemudian disesuaikan anggarannya berdasarkan biaya masukan dilengkapi dengan TOR dan TAB dari setiap kegiatan lalu disana akan kita lakukan penelitian oleh Biro Perencanaan, lalu diserahkan oleh Inspektorat untuk dilakukan review terhadap RKAKL masing masing satker, baik dipusat maupun didaerah lalu. Setelah review Inspektorat dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran disamping itu dalam waktu yang bersamaan juga RKAKL juga dibahas dengan Komisi 8 DPR RI terkait dengan komponen perkomponen baik itu pada tingkat program maupun kegiatan di masing masing satker,  nah selanjutnya nanti pada akhirnya akan keluar namanya pagu alokasi anggaran yang dikenal dengan namanya pagu definitif dari paku definitif ini nanti akan keluar namanya DIPA nah DIPA ini bagian dasar pelaksaan anggaran untuk tahun yang akan datang,” jelasnya.

Ditempat terpisah Pelaksana pada Biro Umum Setjen Kemenag RI, Drs H Helmi Hazin, usai memberikan materi tentang Kebijakan Kementerian Agama tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan mengatakaan, untuk kebijakan terbaru tentang Persuratan dan Kearsipan masih menunggu hasil revisi terbaru.

Kalau yang terbaru kita menunggu revisi dan perbaikan karena memang tata naskah nomor 9 2016 itu adalah masa uji coba sampai toleransi 2 tahun. Lalu kalau diundangkannya Januari 2016 berarti kan sekarang sudah 2 tahun, tapi alhamdulillah  Kementerian Agama sudah melakukan merevisi dan perbaikan, mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama revisi perbaikan itu  akan segera turun kesemua kesatuan organisasi dan satuan kerja di daerah,” jelasnya dan belum bisa mengespos karena merupakan keputusan dari Kementerian Agama yang belum ditanda tangani Menteri.

Helmi menilai, sampai saat ini masih belum terjadi keseragaman antara instansi terkait dalam administrasi tata persuratan. Sehingga masih perlu penekanan dan sosialisasi lebih lanjut sehingga lahir keseragaman dalam tata persuratan mulai dari pusat hingga unit terkecil dari Kementerian Agama.

Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Riau, Drs H Elwizar MM, usia penutupan orientasi mengatakan, rangkaian kegiatan Orientasi Umum Angkatan I dan II Tahun 2018 telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan materi yang disampikan oleh orang yang berkompeten dibidangnya.

“Alhamdulillah semua telah kita sampaikan, mulai dari tertib administrasi, perencanaan, kebijakan, SK dan lainnya. Dan kita harap peserta yang sudah mengikuti kegiatan dapat mengaplikasikan ditempat kerjanya masing- masing, sehingga lahir keseragaman dalam adiministrasi, perencanaan dan SK,” harapnya. (mus/faj)

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya