Galakkan Sertifikat JPH, Kemenag Rangkul MUI dan Pariwisata Riau

Ditulis Oleh vera Senin, 16 April 2018, 14:26

Riau (Inmas) – Sejak diresmikannya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal(BPJPH) pada 10 Oktober 2017 yang lalu, Kemenag terus berupaya melakukan sosialisasi dan pembenahan untuk mendukung dan mengfungsikan sebagaimana mestinya UU No 33 Tahun 2014 di tengah masyarakat. Maka Kemenag Riau melalui Bidang Urusan Agama Islam dan Binsyar menggelar Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di aula Utama Kanwil Kemenag Riau, Senin (16/04).

Menurut Abd Amri Siregar selaku Kapus Pembinaan dan Pengawasan BPJPH Kemenag RI mengatakan BPJPH adalah lembaga baru yang ada di lingkungan Kemenag yang diamanahkan untuk  jaminan produk halal. Saat ini baru ada di Kemenag Pusat, namun berikutnya tentu perlu ada penataan sebagai lembaga baru yang hadir di tengah masyarakat. Baik itu penataan regulasinya, mengingat setelah adanya UU perlu adanya  Permen, PMA maupun Peraturan Kepala Badan dan lainnya.

Diharapkan kedepan  juga akan dibentuk di daerah yaitu balai jaminan produk halal, yang membutuhkan waktu yang tak sedikit dan kesiapan koordinasi lembaga terkait erat dengan hal ini, sambungnya. “Dengan adanya badan baru ini perlindungan kepada masyarakat tentang jaminan pangan halal, bisa semakin bergerak kuat lebih dari selama ini seperti yang telah dilakukan LP POM MUI. “Selama ini kan belum wajib, sukarela ini menyebabkan para pelaku usaha tidak berupaya untuk mensertifikasi produknya”, katanya. Sangat diharapkan dengan hadirnya lembaga baru ini kesadaran para pelaku usaha bisa meningkat, utamanya lagi kesadaran umat muslim juga meningkat terhadap produk halal ini.

Sementara itu Kabid Pengembangan Pariwisata Provinsi Riau Yul Akhyar mengatakan provinsi Riau termasuk 10 dari provinsi yang digalakkan sebagai wisata halal di Indonesia. Dengan adanya peraturan baru terkait sertifkasi JPH ini, tentu akan mendongkrak kunjungan wisatawan dari daerah lain bahkan dari luar seperti dari Malaysia maupun timur Tengah masuk ke Riau. “Sekarang saja sudah tercatat 102 ribu orang wisatawan yang berkunjung ke Riau, 50 persennya dari Malaysia, apabila peraturan ini betul betul diaplikasikan di Riau baik itu di hotel maupun restoran yang bersetifikat halal tentu akan lebih menambah wisatawan yang berkunjung ke Riau, ungkap Yul Alhyar. “Kalau selama ini ke kajian Islami di An Nur dan wisata spa yang halal di Riau, peraturan ini diharapkan bisa berdampak besar terhadap perkembangan dunia industri di Riau dan persecepatan industri halal”, imbuhnya.

Yuliarti dari LP POM MUI, menuturkan sehubungan dengan sertifikasi  mengatakan selama belum ada LPH yang disahkan dari Pusat maka untuk pengurusan sertifikat halal masih di LP POM MUI, sampai nanti sudah ada LPH yang dikareditasi oleh BPJPH. Ia menambahkan LP POM MUI selama ini telah merangkul beberapa instansi yang di Riau, terutama untuk pariwisata, bahkan sudah dalam bentuk MoU dengan dinas koperasi dan dinas Perdagangan untuk kerjasama sertifikasi halal.

Menanggapi hal itu Kakanwil Kemenag Riau Ahmad Supardi menjelaskan secara prinsip ada dua keungtungan besar ketika sertifikasi halal ini bisa diterapkan secara optimal. Pertama, memberikan perlindungan kepada umat Islam terhadap produk yang diharamkan dalam agama Islam, apalagi produk yang masuk ke Riau, bahkan video yang beredar di medsos selama ini banyak yang dikhawatirkan menggunakan bahan bahan yang tidak halal", imbuhnya.

Kedua, sebut AHS adalah keuntungan secara ekonomi, makin terjamin makanan yang ada diwilayah kita dari segi kehalalannya, maka akan menarik perhatian pengunjung dari daerah maupun negara lain yang bermayoritas Islam dari Malaysia maupun Timur tengah untuk datang ke Riau. Karena mereka bisa memastikan dan yakin bahwa makanan  yang mereka konsumsi terjamin halalnya.

“Bahkan tak hanya bagi umat Islam, bagi non muslim pun akan menambah image dan kepercayaan yang tinggi, karena menurut mereka halal itu identik dengan “hygineis” bersih dan suci, hal ini bakal menjadi daya tarik dan poin plus sendiri terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi”, tandasnya.

Tampak hadir pada kegiatan itu, Kabid Urais dan Binsyar H Irhas, para Kasi di lingkungan Kanwil Kemenag Riau, Kasi Penyelenggara Syari’ah kab/kota, penyuluh agama Kota Pekanbaru, dn para penggiat usaha halal daro DWP Kemenag Riau.(vera/adi)

 

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya