Ka. Subbag Umum Kemenag RI, Drs. H. Helmi Hazim, MM jelaskan kebijakan Kemenag tentang pedoman tata naskah dinas dan kearsipan

Ditulis Oleh riaurohil Rabu, 11 April 2018, 16:50

Rokan Hilir (inmas) – Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau seluruh pegawai yang ada di dalamnya dari yang rendah sampai yang tinggi semuanya penting. Bahkan sebuah kantor dinilai bagus dan tidaknya sering kali karena penilaian orang terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai rendah, semisal tukang menerima surat, cleaning servis (CS) dll.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Riau Drs. H. Ahmad Supardi, MA saat membuka kegiatan orientasi administrarisi umum di Hotel Ayola First Point Pekanbaru dari tanggal 10 – 13 April 2018.

Hari kedua kegiatan, Rabu (11/4) diangkatan I panitia menghadirkan nara sumber Kepala Subbag Umum Kementerian Agama RI Drs. H. Helmi Hazim, MM menjelaskan kebijakan Kementerian Agama tentang pedoman tata naskah dinas dan kearsipan.

Dikatakannya bahwa surat adalah sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan dan sebagainya. Pengelolaan surat dalam suatu lembaga dikategorikan atas dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk merupakan surat yang diterima oleh organisasi/instansi yang dibuat oleh organisasi/ instansi lain yang bersifat kedinasan dan surat keluar adalah surat yang dikirimkan oleh organisasi/instansi yang dibuat oleh organisasi/ instansi lain yang bersifat kedinasan. Dalam sebuah lembaga/instansi baik negeri maupun swasta selalu berhubungan dengan surat-menyurat. Pada dasarnya banyaknya surat yang masuk maupun surat keluar perlu dilakukan penataan yang baik. Tata persuratan yang dilakukan dengan baik oleh sebuah lembaga/instansi dapat memudahkan lembaga/instansi tersebut dalam menemukan kembali surat-surat yang telah diarsipkan tersebut.

Dalam paparannya H. Helmi menjelaskan secara detail tentang pedoman tata naskah kedinasan yang telah diatur dalam KMA. No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas pada Kementerian Agama. Sebelumnya, Kementerian Agama tentang tata persuratan mengacu pada PMA. No. 16 Tahun 2006. PMA ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya PMA. No. 4 Tahun 2016 tentang Pencabutan PMA No 16 Tahun 2006 tentang tata persuratan dilingkungan Departemen Agama.

“kegiatan ini dianggap berhasil jika Bapa Ibu peserta setelah pulang ke tempat kerja masing-masing baik Kantor Kemenag, Kantor KUA, lembaga pendidikan dll, administrasi persuratannya mengacu KMA 9 Tahun 2016, sebagaimana yang telah saya uraikan,” ujarnya. (Nsh)

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya