DPD LDII Rohil sampaikan klarifikasi LDII Paradigma Baru kepada Kemenag Rohil

Ditulis Oleh riaurohil Rabu, 07 Maret 2018, 14:18

Photo bersama usai klarifikasi LDII Rokan Hilir

Rokan Hilir (inmas) – Tiga orang perwakillan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indoneaia (LDII) Kabupaten Rokan Hilir periode 2012 – 2017 bersilaturrahmi ke Kantor Kemenag Rokan Hilir dalam rangka tabayun/klarifikasi LDII Paradigma Baru di ruang kerja Kepala Kankemenag Rohil, Selasa (6/3).

Dengan kedatangan pengurus DPD LDII Kabupaten Rokan Hilir ini, Kakan Kemenag Rohil sepontan memanggil Penyelenggara Syariah Zakifri, SHI dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Rokan Hilir Ust. Moh. Taubat Nasuha, S.Pd.I yang kebetulan PNS di kantor Kemenag Rohil untuk membincangkan perihal klarifikasi LDII Paradigma Baru.

Acara yang penuh dengan keakraban ini diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua DPD LDII Rokan Hilir H. Sarman Syahroni, ST. H. Sarman menjelaskan bahwa tujuan kami mengunjungi Kemenag Rohil ini pertama untuk bersilaturrahmi, karena itu bagian dari akhlak sesama muslim. Kedua, kami ingin menyampaikan klarifikasi perihal LDII Paradigma baru kepada Kemenag Rokan Hilir sebagaimana telah diklarifikasikan dengan MUI Pusat dan MUI Provinsi Riau. Dengan menyerahkan berkas-berkas legalitas LDII berupa surat klarifikasi LDII Riau dari MUI Riau tahun 2011, Putusan Mahkamah Agung dan SK Kepengurusan DPD LDII Rokan Hilir.

Ketua LDII Rohil menjelaskan bahwa LDII sekarang tidak seperti yang dulu sebagaimana Islam Jamaah (nama sebelum LDII) yang mengkafirkan dan menghukumi najis orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, tidak lagi menganut sistem keamiran, siap untuk bekerjasama dengan ormas-ormas lain dan mengikuti landasan berfikir keagamaan yang ditetapkan MUI.

Setelah mendengarkan paparan dari ketua LDII Rohil, selanjutnya yang hadir mendengarkan paparan sekaligus tanggapan dari Kepala Kantor Kemenag Rohil H. Agustiar. Dalam tanggapannya Kakan Kemenag menyambut positif uraian yang telah disampaikan Ketua LDII Rohil. Kementerian Agama melalui Penyelenggara Syariah berhak untuk meminta legalitas sebuah ormas Islam. “jika hal itu terpenuhi maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengakui itu. Namun soal pembinaan/ pengawasan kami senantiasa berkoordinasi dengan MUI,” ungkapnya.

Mengakhiri tanggapannya, H. Agustiar berpesan bahwa, dalam beragama tidak boleh saling menyalahkan, apalagi yang bersifat furuiyyah atau khilafiyah.  Yang penting dalam furuiyyah, jalankan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan kita, istiqomah dan jangan menyalahkan-nyalahkan orang yang tidak sepaham dengan kita, itu namanya sombong, merasa benar sendiri dan pasti akan merusak ukhuwah islamiyah kita,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Fatwa MUI Rokan Hilir Ust. Taubat Nasuha, S.Pd.I menambahkan paparan Kakan Kemenag Rohil bahwa, Al-Quran dan Hadits Nabi harus kita pahami dengan benar, jangan semaunya akal sendiri. Untuk sampai pada pemahaman yang benar terhadap Quran dan Hadits Nabi, kita harus menguasai beberapa disiplin ilmu, seperti asbabunnuzul, asbabul wurud, nahwu, shorof, manthiq, balaghoh, maani, bayan dll. Sebab kalau tidak mengerti, akan menghasilkan pemahaman yang keliru. “dalam menjalankan Islam, kita harus menggukan dua komponen yakni keyakinan yang ada dalam hati dan akal untuk berfikir,” ungkap ust. Taubat Nasuha.

Pertemuan kurang dari dua jam ini menghasilkan dua poin. Pertama Kemenag Rohil dengan legalitas yang disodorkan pada intinya menerima klrifikasi LDII Rokan Hilir dan kedua sesuai surat klarifikasi tersebut kemenag bekerjasama dengan MUI Rohil melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi dan jamaahnya. (Nsh) 

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya