WTP Harga Mati Papar Supardi Pada Pembinaan Pengelola Keuangan Satker Bimas Buddha

Ditulis Oleh belen Senin, 12 Februari 2018, 15:30

Riau (Inmas) Satuan kerja Bimbingan Masyarakat Buddha merupakan salah satu satker yang ada di kementrian Agama yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan satker lainnya dalam pengelolaan dan laporan keuangan. Untuk Itu Bimbingan Masyarakat Budha Kanwil Kementerian Agama merasa perlu mengadakan Pembinaan Pengelola Keuangan Satker Bimas Buddha di Hotel Drego- Pekanbaru pada Jumat 09 Februari 2018.

Turut hadir sebagai Narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs.Ahmad Supardi MA didampingi Pembimbing Masyarakat Buddha,Tarjoko S.Pd, MM. Selaku Pembimbing Masyarakat Buddha Tarjoko  menyampaikan kesempurnaan laporan keuangan pada satker bimas buddha akan sangat mempengaruhi kinerja Kementrian Agama secara keseluruhan, lemahnya laporan keuangan di satker bimas buddha juga akan mempengaruhi buruknya kinerja kementrian agama secara keseluruhan.

Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh Semua Pengelola Keuangan di Sepuluh Kabupaten Kota se Provinsi Riau dan 4 orang Pengelola Keuangan satker Bimas Buddha dikanwil Kemenag Prov Riau yang seluruhnya berjumlah 30 Orang.

“ Persoalan laporan keuangan ini tentu menjadi perhatian yang sangat luar biasa apalagi sekarang pak mentri termasuk pak sekjen selalu mendengungkan wtp harga mati” papar Supardi mengawali sambutannya.

Beberapa tahun terakhir Riau tetap wtp termasuk tahun yang lalu. Beberapa tahun sebelumnya malah turun menjadi wdp, pernah juga wtp-dpp. Sekarang kementrian agama pusat tetap punya komitmen untuk tetap berada pada jalur wtp, salah satu indicatornya adalah laporan keuangan tambahnya

Kita sudah mendapatkan wtp beberapa kali, tetapi banyak pula orang yang ragu, apa betul itu wtp? karena orang mengira di Kementrian Agama ini banyak Juru dakwah dan Misionaris saja, yang dianggap tidak bisa mengelola keungan, sementara ditempat lain banyak ahli keuangannya tetapi wtp tidak dapat. Banyak kementrian lain yang mengelola keuangannya sarjana ekonomi tetapi tidak mendapatkan wtp. Beda halnya di kementrian agama, yang mengelolanya banyak  lulusan S.Ag, bahkan BPK sendiri itu juga ragu. maka sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh bpk di seluruh Indonesia pada 18 kanwil dan 26 perguruan tinggi agama negeri paparnya.

Ada beberapa alasan mendasar kita melakukan Kegiatan Ini.Pertama Menyiapkan Laporan Keuangan dengan benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua  dalam rangka akuntabilitas termasuk transparansi dan yang paling penting adalah hak seseorang itu sampai kepada yang bersangkutan dan tepat sasaran pungkasnya mengakhiri.

Selaku Ketua Panitia, Wati melaporkan adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan satker bimas buddha pada kementerian agama prov riau, meningkatkan pelayanan satker  bimas budha pada kementerian agama prov riau kepada masyarakat. Adapun dasar dilaksanakan Kegiatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 129 tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang 2018 tentang narasumber, moderator, peserta kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan satker bimas buddha tahun 2018 yang dibebankan pada Dipa Bimas Buddha No. DIPA-025.08/418117/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Kegiatan yang mendatangkan Narasumber dari Dirjen Bimas Buddha, Kanwil Kemenag Prov Riau dan Pejabat dari KPPN Kota Pekanbaru diharapkan mampu memperoleh laporan yang akutabel, akurat, transparan dan berkualitas sebutnya mengakhiri.(Belen/Afn)

kembali ke daftar berita

Berita Lainnya